CARITAU JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali menggelar Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan mitra kerja di wilayah DKI Jakarta di Aula Mesjid Nurul Hidayah, Jalan Raya bintaro, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPR RI Komisi IX Dr Kurniasih Mufidayati, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Edi Setiawan, Kabid Penggerak dan Ketahanan Keluarga DPAPP Jakarta Ibni Soleh dan Kepala Sudin DPAPP Jaksel Fathur Rochman.

Baca Juga: Ketua DPR: Pemerintah Harus Beri Pelayanan Terbaik untuk WNI Korban Gempa Jepang

Kurniasih dalam paparannya mengatakan, baru-baru ini ada laporan dari Badan Pangan Dunia (FAO) yang menyebutkan hampir 68 persen atau separuh lebih penduduk Indonesia tidak bisa membeli bahan pangan bergizi.

"Ini harus jadi perhatian kita bersama sebab jika masyarakat tidak bisa membeli bahan makanan bergizi maka ini tantangan serius bagi penurunan stunting di Indonesia," ungkap Kurniasih.

Ia meminta agar setiap keluarga bisa mengatur keuangan keluarga dengan bisa memprioritaskan pemenuhan makanan bergizi di keluarga.

"Sebab ada laporan konsumsi rokok di rumah tangga miskin jauh lebih besar dibanding pengeluaran untuk pembelian protein. Tentu harus ada prioritas bagi pemenuhan gizi keluarga," ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat dan juga membuat beberapa harga kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau.

"Sehingga publik bisa mengakses makanan bergizi dan bisa memberikan asupan bergizi yang berkualitas bagi keluarga," ujar dia.

Edi menambahkan jika BKKBN ditunjuk Presiden RI sebagai koordinator dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Sebab itu, BKKBN gencar untuk mensosialisasikan tindakan mulai dari pencegahan hingga tindakan terhadap stunting atau gizi buruk pada balita.

"BKKBN terus fokus pada upaya penurunan stunting sebab masa depan generasi bangsa ini merupakan tanggung jawab semua elemen sehingga masalah stunting ini tidak bisa dikesampingkan," kata Edi. (DID)

Baca Juga: PPP Usul Pilkada DKI 50% Plus 1 Suara dalam UU DKJ