CARITAU MAKASSAR – Aliansi eks RT/RW Bersatu Makassar kembali unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Makassar, Senin (14/11/2022). Mereka menuntut agar pemilihan RT/RW segera dilaksanakan. 

Bahkan, ratusan eks RW/RT mengepung dan menduduki Gedung DPRD sampai mendirikan tenda untuk berkemah di Gedung DPRD Makassar jika tuntutan mereka belum terpenuhi.

Baca Juga: Operasi Keselematan 2023 Berakhir, 8.137 Pelanggar di Sulsel Dikenakan Sanksi Tilang

Ketua Aliansi eks RT/RW Bersatu, Kahiril Yen mengatakan, ratusan massa hari ini kembali turun menuntut pelaksanaan pemilu raya Ketua RT/RW.

"Kami tidak akan meninggalkan gedung DPRD sebelum ada kabar dari Ketua DPRD (Rudianto Lallo) dan Wali Kota (Danny Pomanto). Kami tidak butuh lagi mediasi dengan bawahannya,” ujarnya.

Sebelumnya, mereka telah melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Makassar pada 2 Oktober lalu, namun belum ada itikad baik pemerintah untuk segera menggelar pemilu raya. Oleh karenanya aliansi eks RW/RT kembali menggelar aksi susulan.

“Insya Allah 300 orang lebih. Kita menyatu di gedung DPRD Makasar. Pasang tenda dan bawa peralatan masak. Kita nginap sampai terselenggarakan pemilu raya di Makassar,” ucap Yen sapaannya.

Sementara itu, empat legislator DPRD Makassar berusaha untuk menemui massa aksi. Keempat yakni Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile, Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, Kasrudi, dan Apiaty Amin Syam. 

Namun massa aksi menolak, mereka hanya menginginkan Ketua DPRD Makassar yang langsung menemui mereka. 

Mereka kukuh tidak mau pulang jika bukan Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo atau Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny) yang temui. Alasannya selama ini sudah sering ditemui anggota DPRD tapi tidak ada hasil.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Muchlis A Misbah mengatakan sebenarnya tidak ada masalah lagi di DPRD, karena sudah menganggarkan Rp3 miliar di anggaran perubahan 2022 untuk pemilihan e-voting. Namun karena banyak yang tolak sehingga Wali Kota menundanya.

"Jadi sebenarnya kita dewan ini sudah bekerja. Tadi (kemarin) empat orang mau temui, tapi mereka menolak. Sementara Ketua DPRD lagi sibuk. Jadi susah juga," katanya.

Seharusnya kata dia, mereka mempertanyakan itu ke pemerintah daerah atau Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) selaku pelaksana karena DPRD sudah memberikan anggaran. 

"Jadi kalau mau demo di sini kita terima. Tapi aturannya itu sampai Pukul 18.00 WITA," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Catahu ACC Sulawesi 2022: 11 Perkara Korupsi di Sulsel Berakhir Vonis Bebas