CARITAU JAKARTA - Menjelang kontestasi Pemilu 2024, publik mulai menyoroti kemungkinan bakal munculnya kabar isu politik identitas yang ditenggarai digunakan oleh sejumlah pihak untuk meraih simpati dan suara di hari H pencoblosan. 

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai, isu penolakan soal politik identitas oleh pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) ditenggarai telah menunjukan bahwa sudah terbangun kesadaran kandidat Capres untuk lebih mengedepankan nilai-nilai persatuan dari pada perpecahan. 

Baca Juga: Dinilai Sukses Gelar Rekapitulasi Suara, Presiden Jokowi Puji KPU dan Bawaslu

Efriza menilai, bentuk pernyataan duet Anies-Cak Imin beserta koalisi yang dengan tegas menolak politik identitas ditenggarai dapat membangun kesadaran bersama kepada calon lain untuk lebih mengedepankan program visi misi dalam bersaing di kontestasi Pemilu 2024. 

"Isu politik identitas ditolak Anies-Imin ini juga menunjukkan adanya kesadaran bersama para capres untuk mengedepankan nilai persatuan, dan agar masyarakat tidaklah terbelah karena persoalan dukung-mendukung pasangan capres-cawapres," kata Efriza kepada caritau.com, Selasa (19/9/2023). 

Disisi lain, menurutnya, masyarakat memang sebaiknya diarahkan mengenai program visi-misi dari pada dibenturkan dengan manufer politik identitas ataupun politik sara. Hal itu lantaran, lanjut Efriza agar masyarakat dapat mengetahui tawaran apa yang disampaikan oleh para kandidat Bacapres dan Bacawapres pada kontestasi Pemilu 2024. 

"Jadi dari sanalah masyarakat menilai tawaran yang memang bisa di implementasikan. Anies-Imin malah yang ditunggu oleh masyarakat adalah mengenai tawaran perubahan yang dijadikan nama Koalisi Perubahan," ungkap Efriza. 

Disisi lain dirinya menila, bahwa jika duet 'Amin' menggunakan politik identitas maka akan jelas merugikan konsituenya lantaran basis Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin sangat menentang soal perpecahan dan lebih mengedepankan politik persatuan. 

"Isu identitas jika digunakan merugikan bagi PKB. Jelas-jelas warga Nahdliyyin (NU) amat mengepankan persatuan. Maka memungkinkan warga NU akan memberikan respons negatif kepada pasangan calon," tutur Efriza. 

Oleh karena itu, ia mengatakan, sebagai partai politik yang dalam pernyataanya tegas menolak isu politik identitas, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan harus mempertahankan komitmennya dan integritasnya agar nanti tidak mengalami potensi penurunan suara di Pilpres 2024. 

"Isu identitas tentu saja pertama kali ditolak oleh Nasdem, sebab Nasdem mengusung restorasi sehingga jika yang dikedepankan isu identitas maka Nasdem dan PKB mengalami penurunan perolehan suara," terang Efriza. 

Dirinya menambahkan, pasangan Amin dalam hal ini harus membuktikan kepada publik dalam rangka menolak politik identitas agar nanti harapannya para pendukung dan konstitenya tetap konsisten mendorong kedua tokoh itu melemahkan kontestasi Pilpres 2024. 

"Jadi pernyataan pasangan itu, sangat perlu untuk dibuktikan dengan perilaku dan juga cara berkomunikasinya. Sehingga ke depannya, para pendukung akan mengikuti arahan pasangan ini yang menolak isu identitas," ujar Efriza. 

"Namun dalam hal ini pertanyaan yang sulit yaitu mengembalikan kesadaran pemilihnya, untuk menjauhkan dari persoalan identitas. Karena isu identitas selalu dilekatkan kepada Anies, dan isu identitas juga dianggap yang menyebabkan kemenangan Anies-Sandi di Pilkada 2017 lalu," tandasnya.

Dalam catatan penyelenggaraan pemilu, politik identitas kerap kali muncul digunakan sejumlah pihak menjelang pertarungan kontestasi Pilpres, Pilkada ataupun Pileg. Adapun isu itu ditengarai merupakan langganan pada setiap momentum politik di Indonesia. 

Pada penyelenggaraan Pemilu 2024 ini, sejumlah pihak turut menyoroti perihal bakal munculnya isu politik identitas yang akan dimainkan oleh pendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang akan maju dikontestasi Pilpres 2024 yang akan datang. 

Adapun saat ini, sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 telah mendeklarasikan para jagoan nya yang akan bertarung di Pilpres 2024. Hingga saat ini, tercatat sudah terdapat tiga sosok Calon Presiden (Capres) resmi dideklarasikan melalui partai politik ataupun gabungan partai politik (Koalisi). 

Tiga Bacapres itu diantaranya yakni, Bacapres yang resmi diusung Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan, sosok Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo dan Bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto. Adapun dari ketiga Bacapres itu, sosok Anies Baswedan ditenggarai paling dominan di isukan soal politik identitas. 

Hal itu tidak terlepas dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta yang digelar pada 2017 atau 2018 lalu yang menghadapkan sosok Anies melawan dua kandidat lain yakni sosok Ahok dan Agus Harimurti Yudyono (AHY). Adapun dalam Pilkada DKI isu politik identitas cukup melekat terhadap sosok Anies Baswedan. (DID)

Baca Juga: Berambisi Kembali ke Kabinet, AHY Instruksikan Kader Demokrat Sulsel Menangkan Prabowo-Gibran