CARITAU MAKASSAR – Pihak Komisi C Bidang Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar merasa kecewa karena pihak Pemprov Sulsel dan Pengelola Kereta Api tak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari DPRD.

Sejatinya RDP tersebut akan digelar pada Jumat (12/8/2022), namun dari seluruh peserta rapat yang hadir, hanya ada satu perwakilan dari Pemprov Sulsel yaitu pegawai dari Dinas Perhubungan Sulsel. 

Baca Juga: Gubernur Sulsel Klaim Kerjasama PT SCI-KAI Hasilkan Pendapatan Rp3,3 M

Itupun setelah mengisi absensi yang bersangkutan malah menghilang tanpa kabar dan tak mengikuti rapat. 

Dari pantauan caritau.com di lokasi, hanya pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang hadir di antaranya Dinas Tata Ruang, Bappeda, dan beberapa stake holder lainnya. 

Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Supratman merasa kecewa karena sejatinya pihaknya ingin memfasilitasi terkait masalah kereta api, tapi tak direspon baik oleh pihak Pemprov Sulsel dan Pengelola Kereta Api. 

"Paling tidak hargai undangan kami, kami ini berniat baik untuk memfasilitasi terkait dengan pengelola kereta api, Pemprov Sulsel ke Pemkot. Politik ini tidak boleh berkepanjangan, karena yang dirugikan adalah masyarakat. Ada anggaran yang semestinya harus berjalan di Makassar, tiba-tiba harus dikembalikan, sangat disayangkan jika hal itu terjadi," ungkapnya kepada awak media usai menggelar RDP. 

Sebenarnya, kata politisi NasDem itu, pihaknya ingin mengundang semua stakeholder yang ada hubungannya dengan pembangunan rel kereta api di Makassar. 

"Tapi apa daya yang hadir hanya dari Makassar semua. Tapi dinas terkait dari Pemprov Sulsel dan pengelola kereta api tidak hadir. Ada dari dinas perhubungan Sulsel tapi hanya datang tanda tangan, setelah itu tidak orangnya," bebernya. 

Ia pun merasa bingung, niat baik DPRD Makassar yang ingin memfasilitasi malah seakan tidak dihargai oleh pihak Pemprov Sulsel dan pengelolah kereta api. 

"Sekarang kita mau apakan, kita tidak tahu mau memfasilitasi apa keingininan provinsi, nah kalau misalnya keinginannya (jalur darat) seperti itu mungkin ya. Biar saya hadir tetap seperti itu. Ya sudahlah kalau seperti itu. Cukup sampai di situ tidak usah berpolemik lagi terkait kereta api. Kalau mau bangun, ya bangun sesuai dengan keinginan Kota Makassar. Kalau tidak mau kembalikan saja itu anggaran, tidak apa-apa," jelasnya.

Terkait dengan dampak apabila anggaran dari Pemerintah Pusat sebanyak Rp1,2 Triliun itu dikembalikan, pihaknya merasa tidak ada masalah. 

"Tidak ada masalah. Kalau misalnya hanya sampai di Kabupaten Maros, ya Maros saja. Kita ke Maros naik kereta api. Saya pikir yang rugi juga dari pengelola kereta api kalau dia tidak masukkan stasiunnya ke Makassar. Karena pastinya juga kan pusat dari pada pemudik atau yang mau naik kereta pasti di Makassar. Nah kalau tidak mau mereka rugi," katanya. 

Supratman juga mempertanyakan pembangunan rel kereta api di Kota Parepare sampai Kabupaten Barru yang belum selesai, namun yang menjadi polemik hanya pembangunan jalur di Kota Makassar. 

“Kami tidak tahu mau langkah apa lagi, mau menyampaikan ke pak wali, pasti pak wali juga akan seperti ini, karena pak wali berpikir rasional," tambahnya. 

Pertama, kata dia, Pemkot Makassar tetap memegang teguh perjanjian awal, di mana permintaan Pemkot terkait dengan pembangunan kereta api yakni elevated (melayang).

"Awalnya disepakati seperti itu, tapi menurut provinsi anggarannya tidak cukup sehingga diturunkan menjadi at grade (darat). Kalau darat  agak rawan, tidak berkesuaian dengan kita punya tata ruang. Pemkot punya planning juga terkait dengan tata ruang kita di Makassar. Kalau darat harus butuh tanah 40 meter lebarnya. Na pak wali tidak mau, kalau elevated cuma butuh lahan 5 meter," jelasnya. 

Terkait dengan rencana untuk melakukan ulang RDP, ia merasa akan percuma jika hanya seperti ini yang terjadi di kemudian hari.

Kalaupun kita RDP hanya sebatas seperti ini untuk apa, tidak ada gunanya. Sekarang begini mungkin teman-teman media sampaikan ke provinsi termasuk pengelola rel kereta api bahwa kalau mau melakukan pembangunan elevated di Makassar silahkan. Kalau tidak mau tidak usah," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Bupati Gowa dan Gubernur Sulsel Masuk 10 Besar Politisi Muda Paling Berpengaruh di Indonesia 2022