CARITAU JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024 Rp81.580.775.411.048.

Angka tersebut merupakan hasil pembahasan serta pendalaman saat rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) beberapa waktu lalu. Hal tersebut diungkapkan Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

Baca Juga: Pj Teguh Pastikan Menu Terbaik dalam Program Makan Bergizi Gratis

Selanjutnya, lanjut Prasetyo, akan dilakukan penandatanganan kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI pada (21/8/2023) mendatang.

“Kami setujui ya. Banggar bersama eksekutif telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024. Nanti pendalamannya setelah MoU di Komisi-komisi," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, seperti dikutip Kamis (10/8/2023).

Dirinya berharap Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran sebaik mungkin, terutama untuk enam program prioritas, yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, serta penguatan nilai demokrasi.

Terkait penanggulangan banjir yang selama ini menjadi momok menakutkan warga Jakarta setiap tahun, Prasetyo meminta Pemprov segera mengambil tindakan yang tepat. Salah satunya melakukan pembebasan lahan di kawasan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pasalnya kawasan tersebut sudah menjadi langganan banjir, bahkan ketinggian air bisa mencapai dada orang dewasa dan tanggul pernah jebol akibat tidak kuat menahan derasnya air Kali Pulo.

“Saya pernah kesitu, itu memang harus segera di eksekusi (pembebasan lahan). Jadi kali ditutup tanggul, tapi bawahnya ngerembes. Akhirnya ada orang meninggal disitu,” ungkapnya dilansir dari laman DPRD DKI.

Ketua TAPD DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyatakan kesiapannya untuk melakukan mediasi dengan warga sekitar tanggul dan mencari solusi kepada warga yang tidak punya bukti kepemilikan tanah yang sah.

“Kita sangat hati-hati ini dalam menentukan tanah-tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya. Kita berkonsultasi beberapa minggu yang lalu terkait ini, mengundang Kementerian ATR, kita hadirkan Kanwil BPN juga untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah yang kira-kira bukti kepemilikannya tidak ada,” katanya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata memaparkan proyeksi pendapatan di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp72,32 triliun.

“Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp52,36 triliun, Pendapatan Transfer Rp19,25 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp722,12 miliar. Serta dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,23 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,82 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp5,41 triliun,” tandasnya.

Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp71,81 triliun yang diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp58,84 triliun, Belanja Modal Rp11,47 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp1,17 triliun dan Belanja Transfer Rp318,31 miliar. Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,76 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp7,90 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp1,86 triliun. (DID)

Baca Juga: Pansus IKN Kebut Persiapan Jakarta Jadi Kota Aglomerasi