CARITAU JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti soal peristiwa ledakan hebat yang telah terjadi di penampungan tambang (smelter) PT Indonesia Tsingshan Stainles Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park Sulawesi Tengah (Sulteng).

Diketahui ledakan besar itu terjadi pada Minggu (22/12/2023). Dalam kejadian itu sedikitnya 35 orang telah menjadi korban luka, sementara 13 orang meninggal dunia.

Adapun ledakan itu disebut sebagai ledakan terbesar di dalam sejarah mengenai pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia.

Selain di lokasi tersebut, sebelumnya, juga terjadi kecelakaan kerja di smelter PT GNI yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak pemerintah pusat serius untuk melakukan proses penyelidikan agar menemukan penyebab awal terjadinya ledakan. 

Menurut Mulyanto, pemerintah sebagai lembaga dan institusi negara harus memiliki tanda bertanggung jawab karena peristiwa itu telah mengakibatkan belasan orang meninggal dunia.

"Kita perlu tahu apa penyebab dari ledakan smelter tersebut, apakah karena faktor lemahnya keandalan pabrik, murni faktor kelalaian manusia, atau ada sebab-sebab lain," kata Mulyanto dikutip Senin (25/12/2023).

Mulyanto mengaku sangat prihatin atas peristiwa ledakan yang terjadi di smelter Morowali itu dan meminta pemerintah dan pemilik perusahan untuk bertanggung jawab terkait kejadian tersebut. 

Dirinya mengatakan peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan pihak swasta agar dapat melakukan langkah dan upaya pencegahan stategis untuk menjaga potensi terulang kembali ledakan tersebut.

Mulyanto menegaskan, peristiwa itu harus menjadi momentum rasa kesadaran bersama mengevaluasi semua teknisi perihal kesepakatan kerjasama baik dengan perusahan domestik maupun luar negeri.

Disisi lain, Mulyanto mendesak pemerintah untuk mengaudit dan mengawasi operasional seluruh smelter di Indonesia secara ketat dan berkala sebagai langkah untuk memitigasi potensi ledakan besar yang berasal dari proyek tersebut.

Mulyanto mengatakan, udit harus dilakukan secara profesional, objektif, akuntabel dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja.

Ia menegaskan, hal itu harus dilakukan, lantaran nyawa manusia lebih tinggi dari apapun termasuk kepentingan politik yang acapkali diduga mengabaikan hak-hak keamanan dan kesempatan kerja para buruh tambang.

"Sudah menjadi rahasia umum kalau sebagian besar alat kerja di smelter-smelter milik China diimpor dari China juga. Bahkan, sampai komponen terkecil seperti baut dan mur," ujarnya.

Sebab, dia menambahkan, kualitas barang suku cadang yang dipakai untuk menunjang kegiatan operasional smelter menggunakan barang-barang bekas juga sering terjadi bahkan menjadi rahasia umum di ranah masyarakat.

 "Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai itu tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan," tandasnya. (GIB/DID)