CARITAU WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Dukungan Bantuan Keamanan Israel pada Kamis (16/5/2024) untuk menekan Presiden Joe Biden agar mengirimkan senjata ke Israel.

Keputusan disetujui 224 suara berbanding 187 suara, serta diperkirakan akan diajukan ke Senat, di mana para pemimpin partai bersumpah untuk tidak mempertimbangkannya sama sekali.

RUU yang dipimpin Partai Republik tersebut muncul setelah Biden mengatakan kepada CNN, bahwa dia menangguhkan pengiriman senjata ke Israel, di tengah kekhawatiran mengenai serangan ke kota Rafah, Gaza selatan, di mana 1,5 juta pengungsi Palestina mencari perlindungan dari serangan Israel.

RUU menetapkan bahwa dana federal tidak boleh digunakan untuk menahan, menghentikan, membalikkan, atau membatalkan pengiriman barang-barang pertahanan atau layanan pertahanan ke Israel.

Selain itu, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk membayar gaji pegawai Pentagon atau Departemen Luar Negeri yang bertindak membatasi pengiriman pertahanan ke Israel.

Sebelumnya, Ketua DPR Mike Johnson mendesak Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer untuk membawa undang-undang tersebut ke Senat untuk pemungutan suara.

Johnson juga mengkritik Biden karena tidak membela Israel, meskipun AS menyatakan dukungan kuat untuk Tel Aviv, dan menuntut penghapusan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

"Sekarang jelas bahwa Biden dan Schumer tak lagi membela Israel," tambahnya.

Bulan lalu, Biden seperti dirilis Antara telah menandatangani paket bantuan luar negeri senilai US$95 miliar (Rp 1.531,7 triliun), termasuk US$26 miliar (Rp 414,8 triliun) untuk Israel.

Pemerintahannya memberi tahu Kongres pada hari Selasa, tentang paket senjata baru senilai lebih dari US$1 miliar (Rp16 triliun) termasuk US$700 juta (Rp11.2 triliun) untuk amunisi tank, US$500 juta (Rp7,9 triliun) untuk kendaraan taktis dan US$60 juta (Rp957 miliar) untuk mortir, yang rencananya akan dikirimkan ke Israel. (BON)