CARITAU JAKARTA - Israel kembali mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan sekutunya, Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, akan mengecualikan Otoritas Palestina dari pemerintahan Jalur Gaza periode pasca perang.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam sebuah pernyataan di media Israel pada Selasa (5/12/2023). Menurut stasiun televisi publik Israel, KAN, Netanyahu baru-baru ini berkata kepada AS bahwa "tidak akan ada otoritas Palestina di Gaza setelah perang."

Netanyahu mengesampingkan aturan apa pun yang dibuat Hamas yang memerintah Gaza sejak 2007. Saat itu, Tepi Barat Palestina berada di bawah kontrol Otoritas Palestina.

Baca Juga: Biden Marah Atas Kematian Tujuh Pekerja World Central Kitchen di Gaza

KAN mengungkapkan Netanyahu menyatakan pada pertemuan tertutup Partai Likud bahwa dia menentang  pemerintahan Otoritas Palestina di Jalur Gaza setelah perang, dan sudah memberitahu Washington.

"Tidak akan ada otoritas Palestina sama sekali di Gaza," kata Netanyahu.

Sementara itu, dilansir dari laporan Antara, Amerika Serikat dan Otoritas Palestina belum mengomentari pernyataan Netanyahu itu. Pernyataan Netanyahu itu bertentangan dengan sikap AS yang beberapa kali menekankan harus ada otoritas atau pemerintahan Palestina di Gaza setelah perang berakhir.

Otoritas Palestina juga mengatakan siap kembali ke Gaza berdasarkan rencana politik komprehensif yang mencakup persatuan antara Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Israel melanjutkan serangan militer ke Jalur Gaza pada 1 Desember pasca berakhirnya jeda kemanusiaan selama sepekan dengan Hamas.

Paling sedikit 15.899 warga Palestina tewas dan lebih dari 42 ribu  terluka dalam serangan tanpa henti Israel di  kantong Palestina itu sejak 7 Oktober menyusul serangan lintas batas Hamas.

Korban tewas Israel akibat serangan Hamas mencapai 1.200 orang. (IRN)

Baca Juga: Tak Gubris Resolusi PBB, Israel Tegaskan Tidak Ada Gencatan Senjata saat Ramadan