CARITAU JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Teguh Setyabudi menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) di Grand Sahid Jaya, pada Selasa (5/11/2024). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.  

Teguh mendukung kegiatan tersebut dan berharap ASN dan BUMD dapat membangun budaya berintegritas baik di lingkungan kerja maupun keluarga, sehingga dapat mencegah korupsi dan mengupayakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Saya menyambut baik pelaksanaan FGD dan Bimtek ini sebagai upaya membangun budaya berintegritas, baik di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta maupun keluarga ASN. Komitmen Bapak dan Ibu sangat diperlukan untuk memerangi korupsi di lingkungan kerja dan mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat,” ujar Teguh.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini mengusung tema, 'Gerakan Membangun Budaya Berintegritas menuju Jakarta Kota Global'. Membahas peran penting BUMD, ASN, dan keluarga dalam menerapkan budaya integritas untuk mendukung transformasi kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. 

Teguh juga menekankan agar para peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai wadah berbagi pandangan, pengalaman, serta praktik baik. Ia mendorong BUMD agar mampu menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran. 

“Upaya ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja BUMD, serta menjadikannya sebagai lembaga yang kredibel, transparan, dan berintegritas. Semoga teman-teman BUMD dan ASN dapat menerapkan nilai-nilai integritas di lingkungan keluarga,” imbuhnya.

Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, upaya pencegahan korupsi di Jakarta sudah membuahkan hasil yang signifikan. Seperti indeks pencegahan korupsi terintegrasi di DKI Jakarta yang mendapatkan skor tertinggi dari KPK. Kemudian, hasil penilaian integritas juga mendapat nilai yang cukup bagus yaitu 76, lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata nasional sebesar 71. 

"Termasuk indeks efektifitas pencegahaan korupsi dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) juga menunjukkan DKI Jakarta mendapat nilai tertinggi secara nasional. Untuk itu, kami akan terus berupaya membangun kesadaran bagi ASN dan BUMD agar terus menjaga nilai-nilai integritas dan antikorupsi,” pungkas Syaefuloh.