CARITAU JAKARTA - Dewan Pakar Koalisi Kawali Indonesia Lestari (Kawali), Dodo Sambodo mengapresiasi strategi penanganan polusi udara Jakarta, diantaranya dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur 576 tahun 2023 Tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara yang diteken Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Menurut Dodo, sejumlah upaya yang dilakukan secara sinergi dengan melibatkan seluruh stakeholder sangat efektif untuk penanganan jangka pendek. Langkah tersebut, kata Dodo, patut diacungi jempol.

Baca Juga: Pj Heru: Jadikan Momen Lebaran untuk Bersyukur dan Pererat Persaudaraan

"Kerja satgas saya akui efektif dan layak diacungi jempol, kita apresiasi. Bahwa jangka pendek harus selesai, selesaikan cepat karena lingkungan tidak boleh kolaps. Tapi software dan hardware nya juga harus diperbaiki, ke depan masalah polusi udara ini akan terjadi lagi kalau hanya mengandalkan penanganan jangka pendek," kata Dodo Sambodo, Rabu (13/9/2023).

Dodo pun mengapresiasi tindakan tegas pemerintah yang menutup industri industri sumber pencemaran. Namun demikian, Dodo berpesan agar pemerintah tidak merasa cukup dengan melalukan penindakan tegas tersebut. 

"Industri berbasis PLTU yang masih ada di dalam kota, harus dikeluarkan. Kemudian kalau berani semua gedung dan bangunan di Jakarata beralih dari PLTU ke PLTS. Atapnya dipasang PLTS, nah itu akan efektif. Kita harus mendukung penggunaan blue energy," ungkapnya.

Dodo menjelaskan, yang dimaksud Software dan hardware itu yakni sistem atau regulasi dan implementasi kebijakan. Dia mengatakan, penanganan jangka panjang seperti penanaman pohon, perluasan lahan hijau dan penggunaan transportasi publik harus lebih ditingkatkan lagi.

"Program penanaman pohon Pak Gubernur sudah bagus harus dilanjutkan, target 10 juta pohon. Misalnya bantaran kali Ciliwung yang panjangnya 40 km, kiri kanan jadi 80 km, kalau ditanami pohon itu bisa jadi kawasan hijau, itu akan menyerap karbon. Belum lagi di Cisadane," katanya. 

Selain itu, Dodo juga mengingatkan Heru untuk membuat kebijakan pro lingkungan, misalnya mendorong penggunaan transportasi publik dan memperketat penggunaan kendaraan pribadi melalui kenaikan pajak kendaraan.

"Kendaraan di Jakarta kan sudah 24 juta, itu harus dikurangi sampai 15 juta saja lalu dorong penggunaan transportasi masal dan pajak dinaikin untuk mengurangi volume kendaraan pribadi. Nah kalau volume pohon naik dari 4 juta jadi 10 juta, kendaraan turun dari 24 juta jadi 15 juta, karbon pasti berkurang," jelasnya.

Mantan Asisten Deputi Bidang Pengaduan dan Penataan Sanksi pada Kementerian Lingkungan Hidup ini juga menyampaikan, perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan menjadi momentum perluasan lahan terbuka hijau.

"Kantor kantor yang tidak digunakan diubah jadi lahan terbuka hijau, jadi taman. Nah ini di Jakarta masih sangat kurang lahan terbuka hijau. Nanti kan kantor kantor pindah ke IKN, itu yang ditinggalkan jangan diubah jadi mall atau apa, tapi ubah jadi taman," sebutnya.

Karena persoalan polusi udara terbilang berat, Dodo berharap agar Heru tidak mengambil kebijakan yang sifatnya shutdown terkait persoalan air dan udara. Ia juga meminta Heru terus fokus pada pengendalian banjir, mengingat akan segera memasuki musim penghujan.

"Kalau tidak diperhatikan secara serius dan konsisten, Jakarta akan begini lagi dan lebih parah lagi nanti," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Kinerja APBD 2023 Tumbuh Optimal, Pemprov DKI Siap Wujudkan Jakarta Kota Global