CARITAU JAKARTA - Pihak Istana menanggapi kritikan dari Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan soal Ibu Kota Negara (IKN). Presiden Joko Widodo menegaskan megaproyek pembangunan IKN diinisiasi Pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi antardaerah di Tanah Air.

"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris, kita ingin Indonesia-sentris," kata Jokowi usai melakukan penanaman pohon di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Jakarta, Rabu (29/11/2023) .

Baca Juga: Akui Ada Reshuffle, Siapa Saja Dilantik? Ini Jawaban Jokowi

Jokowi menambahkan perkembangan ekonomi nasional masih terjadi ketimpangan. Salah satu faktanya adalah 58% pendapatan domestik bruto (PDP) perekonomian Indonesia kini berada di Pulau Jawa.

"Lima puluh delapan persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa; sehingga kita ingin Indonesia-sentris," tegas Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan hal itu untuk menanggapi kritik yang disampaikan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terkait pembangunan IKN.

Dalam dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11), Anies menilai pembangunan IKN justru akan menciptakan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Jokowi pun mempersilahkan pendapat tersebut, tetapi kembali menegaskan bahwa pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Ya, itu kan pendapat, boleh menyampaikan opini, silakan; tetapi IKN sudah ada undang-undangnya," kata Jokowi, dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).

Dia pun optimistis IKN yang berada di tengah kepulauan Indonesia akan memberi sumbangsih positif pada pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi. Di pulau lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru; yang kami harapkan itu," imbuhnya.

Selain ketimpangan ekonomi, Jokowi mengingatkan bahwa populasi Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.

"Populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu yang lainnya mestinya ada pemerataan," katanya.

Pemerataan ekonomi dan penduduk pun dapat menumbuhkan titik baru pertumbuhan ekonomi.

"Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," ujar Jokowi. (IRN)

Baca Juga: Ini Kata Ganjar Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berkampanye