CARITAU JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut proyek food estate sebagai kejahatan lingkungan.

Menanggapi pernyataan Hasto, Jokowi pun bercerita banyak soal food estate ini. Menurutnya, proyek ini dibangun atas dasar antisipasi krisis pangan, apalagi ancamannya makin nyata di masa awal pandemi COVID-19 tahun 2020.

Baca Juga: Presiden: PLN Hub Akselerasi Energi Hijau IKN, Tempat Berkumpulnya Semua Stakeholder

"Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan, itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati Semua kawasan, semua, negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan," kata Jokowi, sembari mencontohkan harga gandum dan beras yang harganya belakangan naik drastis.

"Wheat, gandum. Problem di semua negara. Yang makan gandum semuanya masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. Gula, beras. Setelah india setop, enggak ekspor lagi, semua yang makan beras, semua sekarang ini sudah masalah. Harga naik," ungkap dia.

"Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun nanti kalau melimpah betul, enggak apa-apa. Untuk ekspor. Karena negara lain membutuhkan," sambungnya.

Jokowi pun tak memungkiri proyek food estate penuh tantangan. Gagal sekali atau dua kali sudah biasa.

"Sehingga dalam rangka ke sana. Kalau supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan, itu tidak semudah yang bapak ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen," jelasnya.

"Ketiga baru, biasanya ke-enam ketujuh itu baru pada kondisi normal," sambung Jokowi.

Dirinya mencontohkan progres di sejumlah titik. Misalnya di Sumatera Utara (Sumut) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Humbang Hasundutan (Sumut), 3 kali itu baru bisa. Agak lebih baik. Belum baik. Agak lebih baik," katanya.

"Yang di Pulang Pisau, Kalteng, itu juga belum pada kondisi yang normal baik, masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas juga masih sama," tutup Jokowi.

Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung PT Agro Industri Nasional atau Agrinas yang ditunjuk sebagai mitra investasi food estate singkong. Penunjukan Agrinas ini diduga ada campur tangan dari parpol.

"Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested of interest (pembagian jatah) sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Kamis (17/8/2023).

"Dan juga partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara," lanjut dia.

Hasto menekankan, secara konsep, food estate adalah kebijakan yang baik dan perlu disukseskan. Namun ia memandang implementasi food estate buruk.

"Platform PDIP mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan itu senapas.

Jadi kebijakan Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik karena ada vested of interest," ujar dia. (DID)

Baca Juga: Puan Benarkan DPR Sudah Terima Surat Presiden Terkait RUU DKJ