CARITAU JAKARTA – Dewan Pers mengingatkan Polri agar lebih bijaksana dalam melihat perkembangan media terutama di era kebebasan pers dilindungi oleh undang-undang.

Baca Juga: Gugatan Pers Upaya Membangkrutkan Perusahaan Media

Arif mengajak Divisi Humas Polri untuk mengedepankan dialog dalam menyikapi sebuah produk jurnalistik yang diliput oleh awak media.

Pada Kamis kemarin seperti dirilis Antara, Divisi Humas Polri mengundang Dewan Pers dalam acara peningkatan kompetensi SDM Divisi Humas Polri dan Kabid Humas jajaran Polda seluruh Indonesia yang digelar secara virtual melalui platform zoom meeting.

Pada kesempatab itu Dewan Pers menyampaikan bagaimana seharusnya wartawan bekerja mematuhi kode etik mengikuti segala aturan.

"Tapi di sisi lain kita juga berdiskusi tentang bagaimana teman Divisi Humas Polri harus merespons perkembangan media massa yang ada selama ini," kata Arif.

Menurut Arif, saat ini media massa di Tanah Air jumlahnya banyak, ada yang sudah mengikuti kode etik, tapi ada juga yang belum.

Perbedaan ini, lanjut Arif, harus disikapi Divisi Humas Polri dengan bersinergi guna tercapainya penyampaian informasi yang baik dan benar.

"Jadi masih berbeda-beda pandangannya dan bagaimana kita semua bisa bersinergi menyajikan berita-berita yang bagus, yang kritis, tapi pada saat yang sama di humas bisa mengelola informasi-informasi itu dengan baik, sesuai dengan kepentingan institusi," kata Arif.

Jubir Divisi Humas Polri Kombes Pol Hendra Rochmawan mengapresiasi kehadiran Dewan Pers.

"Selain meningkatkan SDM dari kehumasan jajaran, kami juga diberi informasi oleh Dewan Pers tentang bagaimana etika pers dalam Undang-Undang Pers. Tentu saja belajar tentang pengelolaan isu di media," kata Hendra. (BIM)

Baca Juga: Polisi Tetapkan Satu Anggota PPLN Kuala Lumpur Jadi DPO dalam Kasus Pemalsuan DPT