CARITAU JAKARTA - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai dorongan PDIP yang meminta Presiden Jokowi merombak atau resuffle menteri NasDem cenderung mengarah ke faktor politik.

Menurutnya, perombakan kabinet atau reshuffle umumnya mempertimbangkan dua hal, yakni kinerja menteri atau politik. 
 

Ditegaskan Bawono, sikap PDIP ini tak lepas dari manuver Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.
 

"Memang tidak dapat dimungkiri sekali, PDI Perjuangan sangat tidak suka sekali dengan sikap Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," kata Bawono, Rabu (4/1/2022).

Baca Juga: Puan Soal Kabar Kaesang Jadi Kader PSI: Baru Dengar

Diungkapkannya, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, PDIP tak henti-hentinya menyentil, menyerang, dan puncaknya kini meminta kepala negara mengevaluasi menteri partai besutan Surya Paloh itu.
 

"Apabila nanti reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden menggusur pos kementerian yang dihuni oleh politisi Partai Nasdem, maka pertimbangan politik jauh lebih dikedepankan oleh presiden ketimbang pertimbangan kinerja," ujarnya.

Sedianya, kata Bawono, deklarasi pencapresan Anies Baswedan tak bisa dijadikan landasan untuk menilai apakah Nasdem masih sejalan dengan pemerintahan Jokowi atau tidak.

Seharusnya, penilaian terkait ini didasarkan oleh komitmen para menteri Nasdem dalam menjalankan program-program pemerintahan. Nasdem pun dinilai punya hak untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres. Sebab, komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amien hanya sampai masa jabatan keduanya berakhir pada 2024.

"Itu merupakan bagian hak politik dari Partai Nasdem sebagai partai politik untuk ajukan bakal calon presiden," tutur dia.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kembali mencuat belakangan ini. PDIP meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar. 

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022). 

Belakangan, Djarot meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Dia menduga, ada ketidakcocokan menteri-menteri tersebut dengan kebijakan pemerintahan.

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," ujarnya, Selasa (3/1/2023). (DID)

Baca Juga: Maju di Pilpres 2024, Prabowo: Saya Dipercaya Kekuatan Politik Besar Bangun Transformasi Bangsa