CARITAU JAKARTA - Belum adanya keputusan resmi partai politik (Parpol) untuk mendeklarasikan koalisi, tidak bisa lepas dari adanya campur tangan Istana. Hal tersebut diungkapkan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Menurut Kamhar, sejumlah partai politik yang akan mengusung koalisi kini mulai ragu untuk melangkah bersama menuju Pilpres 2024. Keraguan itu muncul lantaran pengusungan sosok calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) tak kunjung dilakukan. 
 

Bahkan, lanjut dia, dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi menyatakan soal kekhawatirannya, jika koalisi gagal maka istana yang disalahkan.
 

"Ini menunjukkan kegalauan Pak Jokowi yang selama ini terlalu jauh ikut campur pada proses politik yang berjalan menuju Pilpres 2024," ujar Kamhar lewat pesan tertulis yang diterima,  Kamis (22/12/2022).

Baca Juga: Ditanya Soal Relawan AMIN Bakal Demo di MK, Anies: Warga Negara Punya Hak Kebebasan Berpendapat

Kamhar melanjutkan, publik masih mengingat pernyataan ‘ojo kesusu’ dan mengendorse beberapa nama sebagai capres yang menunjukan bahwa Jokowi memiliki intensi tertentu.

"Berdasarkan rekam jejak yang sudah-sudah, maka pernyataan ini patut diduga sebagai prakondisi untuk suatu ‘operasi politik’ penggagalan koalisi yang nantinya ini akan dijadikan sebagai justifikasi," ujar Kamhar.

Menurut dia, bahwa pernyataan ini terbaca sebagai upaya cuci tangan.

Karenanya, Jokowi sebagai Presiden harus mengedepankan kepentingan rakyat agar lebih fokus menuntaskan tugas-tugasnya pada waktu yang tersisa. Tentu harus ada komitmen dan berpihak pada suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

"Jauh lebih relevan jika memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua MPR-RI dan Ketua DPD-RI yang membuat pernyataan penundaan pemilu," pungkasnya.

Ini bisa menjadi kesempatan klarifikasi atas dugaan bahwa Istana berada dibalik pernyataan tersebut. Inilah yang berbahaya bagi demokrasi dan reformasi. (DID)

Baca Juga: Jokowi Apresiasi Karisma Event Nusantara 2024 untuk Tingkatkan Kunjungan Wisatawan