CARITAU JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku, jika dirinya tak tahu menahu perihal penggeledahan rumah eks Dirjen Kemenaker sekaligus Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB, Reyna Usman.

"Saya gak tahu, saya belum tahu," kata Cak Imin usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/9/2023). 

Baca Juga: Gusti Chairunissya, Putri Maluku Utara 2022 Mangkir dari Panggilan KPK

Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu mengatakan, kehadirannya di KPK dalam memenuhi panggilan untuk menjelaskan perihal kasus dugaan korupsi tersebut. 

"Jadi saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemenakertrans tahun 2021," ujarnya.

"Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan TKI di Luar Negeri," sambung Cak Imin. 

Saat ditanyakan perihal berapa pertanyaan yang diajukan KPK, Cak Imin menyebut, dirinya sudah menjelaskan semuanya soal yang diketahuinya perihal kasus dugaan korupsi yang terjadi pada Kemnakertrans di tahun 2012 lalu. 

"Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar dan insya allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan," ujar Cak Imin. 

Wakil Ketua DPR RI itu berharap, keteranganya dan penjelasanya dapat membantu KPK untuk segera mengungkap terkait siapa saja yang di duga ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang telah merugikan kas negara miliaran rupiah

tersebut. 

"Ya moga-moga dengan penjelasan ini, KPK RI semakin lancar dan cepat dan tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi," tandas Cak Imin.

Diketahui, pemeriksaan Cak Imin dilakukan dalam rangka kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di dalam Kementriaan Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun anggara 2012. (DID)

Baca Juga: Cak Imin Singgung Adanya Dugaan Kriminalisasi Kepala Desa