CARITAU JAKARTA - Pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kampungan mendapat reaksi elite partai berlambang mercy tersebut.

Kecaman terhadap Luhut disampaikan Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Jansen menyatakan, ketimbang repot-repot mengurusi Pilpres, Luhut sebaiknya fokus dalam tugasnya sebagai Menko Marves

Baca Juga: Kunjungan dan Konsolidasi Pemenangan Pileg oleh AHY di Sidoarjo

"Fokus saja Anda (Luhut) soal investasi, Tesla dan lain-lain, yang menjadi bidang Anda. Di mana banyak juga hasilnya yang terasa kampungan. Untuk itu, Anda baiknya menjauh dulu dari urusan poltik dan hukum," tegas Jansen.

Bahkan Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan menuding balik Luhut sebagai sosok yang arogan, sok berkuasa dan kaya. Luhut, kata dia, tak hanya merendahkan AHY tapi juga menyepelekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Inikah hasil revolusi mental dari pemerintahan Presiden Joko Widodo? Sungguh Arogan sikapnya. Merasa paling berkuasa dan kaya, KPK saja disepelekan, semua orang dipandangnya rendah," kata Ricky Kurniawan dilansir dari Twitter resmi Partai Demokrat, Kamis (27/7/2023).

Hal senada juga diutarakan Kepala Bakomstra dan Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Ia meminta pemerintah menghentikan narasi kasar di ruang publik.

Sebaliknya, Luhut ada baiknya mengedepankan argumentasi, beradu data, fakta, tanpa perlu mengeluarkan emosi.

"Yang kampungan itu, dikritik marah-marah, karena ini negara demokrasi bukan otoriter. Lebih baik mengedepankan argumentasi, beradu data, fakta, tanpa perlu mengeluarkan emosi," ujarnya.

Sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi, seharusnya pemerintah bersikap terbuka dengan masukan dan kritik masyarakat.

"Negara kita adalah negara demokrasi. Pemimpin, pemerintah tentu harus bersabar dan terbuka untuk mendapatkan feedback, masukan bahkan kritik. Apalagi kalau disampaikan dengan baik, niat yang baik disampaikan dengan baik dan konstruktif, kenapa tidak mendengarkan masukan dari rakyatnya sendiri," kunci AHY.

Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Presiden Joko Widodo tak ada niat sedikit pun untuk menjegal bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Ia lantas menyinggung tudingan yang dilontarkan AHY terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) untuk menjegal Anies adalah kampungan.

"Saya bukan muji-muji presiden. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Saya jamin enggak ada, kampungan itu menurut saya," kata Luhut dikutip Kamis (27/7/2023).

"Kenapa sih kita suka buruk sangka? Presiden itu saya kenal, tidak sama sekali dia mau melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum, menjegal orang. Seperti tadi dibilang Agus mau dijegal partainya," ujarnya.

Luhut bahkan menuding tuduhan yang dilontarkan AHY itu malah sebagai cerminan kalau dia berkuasa akan melakukan hal tersebut.

"Kan enggak mesti Pak Jokowi mencampuri urusan itu semua. Presiden itu sangat-sangat demokratis. Saya kenal, jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang," tandasnya.

"Saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira saya bisa katakan itu. Mau jegal apaan? Ngapain mau dijegal? Untuk apa juga dijegal?" pungkas Luhut. (DID)

Baca Juga: Dinilai Bersalah dalam Kasus 'Lord Luhut', Jaksa Tuntut Fatia dan Haris Azhar Segera Ditahan