CARITAU WARSAWA – Presiden AS Joe Biden dikritik dunia karena pidatonya di Warsawa Polandia menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin tidak boleh terus berkuasa. Menggambarkan kepentingan AS dan Biden untuk melengserkan Putin.

Pernyataan Biden yang kontoversial itu disampaikan saat berpidato dengan berapi-api di Warsawa pada Sabtu (26/3/2022) untuk menutup rangkaian kunjungannya ke Polandia.

Baca Juga: Joe Biden Ucapkan Selamat ke Prabowo karena Unggul di Pilpres 2024

Kunjungan Biden ke Polandia bertujuan politis menunjukan posisi kuat AS bersama NATO dalam kaitan invasi Rusia ke Ukraina. Awalnya pidato Biden mendapat tepuk tangan, namun kalimat soal Putin justru mengejutkan para penasihat kepresidenan AS.

"Demi Tuhan, pria ini tidak boleh terus berkuasa," demikian kalimat pidato Biden yang ditujukan kepada Presiden Putin.

Pernyataan Biden itu dinilai kontoversial karena menggambarkan kepentingan AS dan Biden yang berupaya melengserkan Putin, sehingga memicu beragam kritik tajam dari dunia international.

Salah satu kritik datang dari Jim Risch, senator senior Partai Republik yang menyebut pernyataan Biden sebagai sebuah kesalahan yang sangat mengerikan.

Seperti dilansir AFP, Senin (28/3/2022), dia menilai pernyataan Biden justru bisa memperpanjang perang yang tengah berlangsung di Ukraina karena bertentangan 180 derajat dengan upaya-upaya konstan pemerintahan AS untuk mencegah konflik semakin meluas.

"Tidak banyak lagi yang bisa Anda lakukan untuk memicu eskalasi daripada menyerukan perubahan rezim di Rusia," ucap Risch kepada CNN.

Tak hanya itu, sejumlah negara barat dan Uni Eropa juga turut merespon pernyataan Biden tersebut, salah satunya Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Macron menyebut, penggunaan kata-kata semacam itu oleh Biden bisa memicu 'eskalasi' konflik yang selama ini berusaha ditahan oleh AS dan sekutu-sekutu NATO, serta melemahkan upaya Barat dalam membantu rakyat Ukraina yang menderita.

"Memperingatkan Barat untuk tidak 'memicu eskalasi dalam kata-kata atau tindakan' yang berisiko menghambat upaya kemanusiaan penting, termasuk harapan mengevakuasi warga kota Mariupol yang dikepung pasukan Rusia," ujar Macron.

Sementara Menteri Pendidikan Inggris Nadhim Zahawi menegaskan bahwa hanya rakyat Rusia yang bisa memutuskan bagaimana pemerintahan mereka.

“Saya pikir semua tergantung dari rakyat Rusia,” ujar Zahawi dikutip dari The Guardian, Minggu (27/3/2022).

Zahawi mengatakan, rakyat Rusia cukup kesal ketika melihat konflik yang terjadi di Ukraina. Menurutnya Rusia telah melakukan invasi ilegal ke Ukraina yang telah menghancurkan kehidupan ekonomi rakyatnya.

“Rakyat Rusia saya pikir cukup kesal dengan apa yang terjadi di Ukraina, invasi ilegal, kehancurkan kehidupan mereka, ekonomi mereka memburuk dan saya pikir rakyat Rusia yang akan memutuskan nasib Putin dan kroninya,” kata Nadhim Zahawi. 

Sementara itu, Gedung Putih telah mengambil langkah cepat untuk mengungkapkan pembelaan atas pernyataan Biden yang menuai polemik tersebut.

Mereka mengatakan pernyataan pemimpin negara adidaya itu tidak dimaksudkan adanya perubahan rezim di Rusia.

Guna mengungkapkan pembelaan dan menepis kabar miring dari pernyataan itu, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan, pihaknya tidak memiliki strategi perubahan rezim di Rusia, atau di tempat manapun.

"Dalam hal ini, seperti dalam kasus apa pun, terserah orang-orang di negara yang bersangkutan. Terserah orang-orang Rusia," kata Blinken di Yersualem, Minggu (27/3/2022).

Pembelaan senada juga disampaikan Duta Besar AS untuk NATO, Julianne Smith, yang menegaskan AS tidak memiliki kebijakan perubahan rezim terhadap Rusia.

"AS tidak memiliki kebijakan perubahan rezim terhadap Rusia, titik!" tegas Smith.

Diplomat AS, Richard Haass menyebut Biden telah membuat situasi yang sulit menjadi semakin sulit dan situasi berbahaya menjadi semakin berbahaya.

"Putin akan melihatnya sebagai konfirmasi atas apa yang dia yakini selama ini. Kesalahpahaman yang buruk dalam disiplin yang memicu risiko memperluas cakupan dan durasi perang," keluhnya.(GIBS)

Baca Juga: Gelar Pembicaraan Keamanan, Delapan Negara NATO Kunjungi Korsel Pekan Ini