CARITAU JAKARTA - Kabar adanya dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun, diungkap akun Twitter @kurawa pada Senin lalu (9/1/2023) silam.

Dalam sinetwitnya Kurawa menyebutkan, dugaan korupsi bansos itu berawal dari whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos di gudang sewaan di Pulogadung, Jakarta Timur.

Baca Juga: Jadi BUMD Penyumbang Dividen Terbesar, Pemprov DKI Apresiasi Bank DKI

Terkait dugaan korupsi Bansos, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari mengaku tidak tahu menahu soal temuan tumpukan beras rusak dan menguning yang diduga berasal dari program bantuan sosial (bansos) Covid-19 tapi tidak tersalurkan.

Meski demikan, Premi berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak yang berada di sebuah gudang sewaan di Pulogadung, Jakarta Timur itu.

"Kami tunggu saja itu barang siapa," Premi Lasari kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).

Dirinya mengungkapkan pihaknya pernah memiliki kontrak kerja sama dengan BUMD DKI, Perumda Pasar Jaya salah satunya untuk penyaluran beras bansos.

"Intinya memang kami pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya tapi kontrak itu berakhir 31 Desember 2020," kata Premi.

Premi menegaskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas kerja sama dengan Pasar Jaya sudah dilakukan pada 2021. Kerja sama itu, kata dia, juga diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat DKI, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya sudah pernah jelaskan juga ke KPK," kata anak buah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu.

Premi pun siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum termasuk KPK untuk membantu mengusut temuan itu. (DID)

Baca Juga: 25 Kasus Positif COVID-19 Terkonfirmasi, Pemkot Bandung Imbau Masyarakat Terapkan PHBS