CARITAU BATAM – Pemerintah Republik Indonesia  dalam waktu dekat tengah merencanakan pembangunan pelabuhan kontainer baru di Kawasan Perdagangan Bebas yang berlokasi di Tanjungpinggir Kecamatan Sekupang, Kota Batam.

Lokasi tersebut dipilih karena merupakan wilayah strategis serta posisinya berhadapan langsung dengan wilayah Negara Singapura.

Baca Juga: Menko Marves Luhut Sebut Kereta Cepat 'Woosh' akan Diresmikan Presiden 1 Oktober Mendatang

Mentri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pihaknya saat ini telah membuat studi pembangunan pelabuhan di daerah tersebut, dengan rancangan yang ramah lingkungan.

"Ini akan kita bikin menjadi pelabuhan 'green and smart port'," kata Luhut usai meninjau lokasi pembangunan pelabuhan di Batam, Kepulauan Riau, Senin (23/1/2022).

Dalam peninjauannya, Luhut menilai kedalaman laut di sana relatif bagus dan cocok untuk pembangunan pelabuhan. Apalagi dengan menambah luas ke arah laut.

"Kita sudah lihat belakang itu bagus sekali," kata Luhut.

Selain itu dirinya menekankan, danau yang terdapat di sekitar lokasi harus tetap lestari, dan tanaman mangrove yang terdapat di Danau tersebut juga harus dijaga.

Luhut memaparkan dengan luas lahan mencapai 94 hektare, maka jika dilakukan penambahan daratan (reklamasi), luas lahan di pelabuhan itu nanti akan bertambah menjadi sekitar 330 hektare.

"Luasnya akan Lebih besar dari Tanjung priok," ucap Luhut.

Dalam pembangunan pelabuhan itu,  pemerintah akan melibatkan pihak swasta dan dilakukan pengerjaanya dengan benar demi meningkatkan perekonomian.

Pelabuhan baru ini direncanakan akan dikaitkan dengan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Pembangunan pelabuhan itu merupakan bagian dari rencana pemerintah dalam efesiensi biaya pelabuhan.

Saat ini, lanjut Luhut, pemerintah tengah merancang pembangunan sepuluh pelabuhan besar di Indonesia demi mengefisiensikan biaya di pelabuhan. 

"Kami sudah rencanakan ini sejak lama, karena COVID-19, maka agak tertunda," kata Luhut.

Luhut menjelaskan saat ini, biaya pelabuhan di Indonesia relatif tinggi, 23% dari cost logistik. Padahal negara tetangga rata-rata sudah 13%.

"Kami bersepakat akan mendorong hingga cost itu bisa turun hingga 17% pada 2024, kalau bisa lebih cepat," kata Luhut.

Untuk mendorong efesiensi, pihaknya membuat digitalisasi di pelabuhan dengan National Logistic Ecosystem, yang dimulai di Batam pada Maret 2020.

"Kami ingin ini jadi. Negara kita harus efisien," ungkap Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, akan memberikan kesempatan kepada swasta selebar-lebarnya dalam pembangunan pelabuhan.

"Kami sebagai regulator mengawal, membuat 'time frame', buat studi yang matang. Nanti BUMD, swasta lokal silakan undang investor dari luar," kata dia.

Budi berharap pelabuhan itu bisa beroperasi sebelum 2024.

"Saya harap sebelum 2024 pelabuhan itu sudah bisa beroperasi," pungkasnya. (GIBS)

Baca Juga: Menko Marves Luhut: Kepastian Setop Ekspor LNG Tunggu Keputusan Presiden