CARITAU JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI, Jamaludin menyoroti hubungan Penjabat (Pj) Gubenur DKI Heru Budi Hartono dengan DPRD yang dikabarkan mulai renggang. Ketidakharmonisan itu dipicu oleh langkah Pj Heru yang merotasi besar-besaran pegawainya, tanpa melibatkan Komisi A.

"Misalnya, fit and proper test calon Wali Kota itu kan harus dilakukan di Komisi A terlebih dahulu, lalu hasilnya dilaporkan ke Ketua DPRD DKI. Bukan ujuk-ujuk fit and proper test di ruang Ketua DPRD tanpa kehadiran anggota Komisi A," kata Jamaludin, Rabu (29/3/2023).

Baca Juga: DPRD DKI Sarankan Format Pemilihan Gubernur DKJ Satu Putaran

Pria yang akrab disapa Bang Jago (Jamaludin Golkar) ini, juga mengatakan bahkan saat rotasi besar-besaran, dirinya sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta tidak menerima sosialisasi yang benar.

“Begitu pun saat ada mutasi eselon 2, kami anggota Komisi A sebagai komisi pemerintahan tidak menerima sosialisasi yang bena,” ujar politisi Golkar asli anak Betawi asal Rawa Bambon, Ciracas, Jakarta Timur ini.

Bang Jago menegaskan, jika terus menerus seperti itu, lantas apa fungsi Komisi A?

"Masa kami sebagai anggota dewan yang duduk di Komisi A cuma datang, duduk, diam, duit datang. Tidak bisa seperti itu dong, kami duduk di DPRD DKI mengemban amanat dan aspirasi warga dan masyarakat di dapil kami masing-masing,” tegas Bang Jago.

Kedepan, dirinya berharap agar Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bisa lebih bersinergi dengan seluruh Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta, tidak eksklusif hanya ke satu fraksi saja. (DID)

Baca Juga: Gelar Entry Meeting dengan BPK, Pemprov DKI Upayakan Profesionalitas Pengelolaan Keuangan Daerah