CARITAU JAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan tidak adil jika isu start curi kampanye hanya dialamatkan kepada bakal calon presiden (bacapres) Partai Nasdem, Anies Basweda.

Pasalnya, lanjut Umam, ada banyak bakal calon yang saat ini jadi pejabat. Mereka melakukan kegiatan tatap muka ke kelompok masyarakat. Bahkan ada yang memasang foto besar-besar di berbagai billboard di setiap kota hingga di mesin ATM.

Baca Juga: Dukungan Capres di Internal PSI Terbelah, Pilih Ganjar Atau Prabowo?

"Kegiatan safari politik Anies yang dituduh mendahului kampanye, itu juga tidak bisa disalahkan. Karena memang semua pihak bisa melakukan safari politik saat ini," kata Umam kepada wartawan, Sabtu (17/12/2022).
 

Dirinya pun berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa tegas dan adil soal pengawasan semua bakal calon yang berpotensi bertarung di Pemilu 2024.

Ia menegaskan, posisi Anies saat ini bukan pejabat pemerintah, jadi tentu wajar bila Bawaslu menyebut tidak ada yang salah dengan itu. Sehingga, kalau di level prosedural administratif memang apa yang dilakukan Anies belum disebut pelanggaran.

Walaupun kegiatan safari Anies ke daerah ini dinilai oleh lawan politiknya dianggap mendahului masa kampanye.

Namun, ia menilai tidak bisa di-stereotipe-kan seperti itu. Sebab, kunjungan itu konteksnya bukan kampanye murni, tapi hanya sekadar sosialisasi.

"Hal itu sama dilakukan oleh para menteri Jokowi atau pejabat negara lain, bahkan ada yang lebih mantap, memasang gambar dia di semua billboard seluruh kota di Indonesia, bahkan ada yang pasang foto di ATM," ujar Umam.

Umam berharap Bawaslu juga harus bersikap adil. Jika kegiatan sosialisasi itu dianggap curi start kampanye, seharusnya juga berlaku ke semua bakal calon, yang dianggap berpotensi maju. Jangan sampai publik melihat ada ketidakadilan di sini.

"Sebenarnya publik saat ini bisa melihat dan menilai mana yang sebenarnya kampanye dan mana yang hanya perkenalan diri saja," imbuhnya. (DID)

Baca Juga: Ada Ganjar Pranowo di Tayangan Azan TV, Bawaslu: Jangan Gunakan Politik Identitas Keagamaan