CARITAU JAKARTA - Wacana penggunaan hak angket DPR RI yang digulirkan calon presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo diprediksi akan batal terlaksana. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.

Ujang menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokoei) sudah mengantisipasi serangan kubu Ganjar-Mahfud dengan melakukan konsolidasi para ketua umum partai politik.

Menurutnya, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh sebagai bukti konkret. Belum lagi, masuknya Demokrat ke kabinet menjadi salah satu kekuatan baru pada sisa pemerintahan Jokowi.

"Kita lihat hak ini akan gembos dan tidak akan jalan. Karena kita sama-sama tahu pak Surya Paloh pernah bertemu dengan pak Jokowi," kata Ujang, Selasa (27/2/2024).

Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu menilai, wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus bergulir sebatas isu saja. Terlebih, dalam konteks ini, lanjut Ujang, partai politik pendukung Ganjar yakni PDI Perjuangan dan PPP belum secara tegas menyatakan penggunanan hak angket.

"Sampai hari ini hak angket itu hanya menjadi isu, hanya menjadi wacana yang tidak akan terealisasi. Karena kubu 01 juga tidak ada mau melihat DPR ada kegaduhan," jelasnya.

Lebih lanjut, Ujang menuturkan baik Surya Paloh dengan NasDem dan Muhaimin Iskandar bersama PKB sudah dipastikan menginginkan suasana politik yang damai pasca Pilpres.

"Jiwa negarawannya akan muncul untuk tidak mendorong hak angket di parlemen Senayan," tandasnya. (DID)