CARITAU JAKARTA - Sosok Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai harus diberi ruang untuk menjadi kepala daerah definitif di Jakarta. Kepiawaian Heru s dalam mengelola Pemerintah DKI Jakarta di tengah kesibukannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden RI saat ini, tidak perlu diragukan lagi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan. Menurutnya, Heru layak diberikan kesempatan untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta pada November 2024 mendatang. Terlebih, Partai Demokrat Jakarta menyatakan keseriusannya untuk mengusung Heru sebagai Bacagub Jakarta periode 2024-2029.

"Saya kira beliau ini harus diberi ruang dan waktu yang cukup untuk menuntaskan Jakarta sebagai Kota Global, berjuta pesona," ujar Manuara di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Manuara juga mendorong Heru untuk ikut mencoba mengikuti ajang Pilkada Jakarta 2024 ini. Dia menganggap, Heru telah memiliki bekal yang cukup sebagai birokrat di Pemerintah DKI Jakarta.

"Beliau harus mencoba mengikuti kontestasi ke depan sehingga apa yang menjadi cita-cita Jakarta sebagai Kota Global berjuta pesona bisa direalisasikan," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini.

Dia mengklaim, telah mengenal Heru sejak lama, jauh sebelum menjadi Pj Gubernur, bahkan ketika Jakarta masih dipimpin oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto pada 1992 silam. Manuara juga mengenang, sosok Heru yang pertama kali mendapatkan posisi eselon IV sebagai Kasubag Pengendalian Pelaporan Pemerintah Kota Jakarta Utara pada tahun 1999 lalu.

"Menurut saya beliau ini adalah seorang tekno-birokrat, jadi dia lebih mementingkan untuk mengorientasikan kinerjanya kepada tugas, pokok dan fungsi (tupoksi)," ucapnya.

Menurutnya, sosok Heru ini sangat ideal menjadi kepala daerah di Jakarta. Terlebih, jika publik ingin adanya pemerintahan berdaya guna, efektif, efisien dan profesional maka Heru menjadi sosok pemimpin yang ideal.

"Sekarang, dia lah yang paling paham untuk saat ini di antara birokrat yang ada, karena beliau besar dari bawah (berkarir dari staf biasa), mengikuti perkembangan Jakarta ini mulai zamannya Gubernur Pak Wiyogo," imbuhnya.

Tidak hanya mengelola administrasi pemerintahan, lanjutnya, Heru juga berani mengeksekusi program yang dirancang untuk kepentingan warganya. Salah satu program yang dinikmati masyarakat adalah penyelesaian proyek sodetan Kanal Banjir Timur (KBT) dari Sungai Ciliwung.

Upaya pengendali banjir ini juga dimaksimalkan dengan proyek normalisasi Sungai Ciliwung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR. Meski secara fisik proyeknya dikerjakan oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah ikut andil karena melakukan pembebasan lahan warga di bantaran sungai.

Pembebasan lahan diperlukan untuk mempermudah alat berat masuk dan keluar dalam proyek normalisasi. Sekaligus mengembalikan fungsi garis sempadan sungai, sehingga bisa dipakai sebagai jalan inspeksi.

"Kalau isu banjir, begitu beliau Pj ini prestasi spektakuler nya kan?. Sodetan Sungai Ciliwung ke KBT beres kan?. Normalisasi juga dilanjutkan, coba itu sekarang (normalisasi) Ciliwung sekarang sudah tembus ke perbatasan Kota Depok, sekarang sudah lewat Jalan Raya TB Simatupang," jelas dia.

Tidak hanya itu, Heru juga mampu merampungkan ragam persoalan di tanah BMW (Bersih, Manusiawi, Berwibawa) di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sekarang menjadi Jakarta International Stadium (JIS). Saat menjadi Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Heru ikut mengawal proses administrasi lahan, hingga akhirnya tanah itu menjelma sebagai stadion bertaraf internasional.

"Prestasi beliau ini bukan sebatas tekno-birokrat nya, tapi kemampuan dia mengonsolidasikan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), itu aku angkat jempol. Karena pilar pemerintahan ini tidak terbatas di tingkat eksekutif saja, tapi ada Pangdam, Kapolda, Kajati dan sebagainya," ungkap dia.

Dengan kemampuan berkomunikasi dan bersinergi dengan Forkopimda, lanjut dia, ini menjadi nilai lebih bagi sosok Heru. Dia tak menampik, diperlukan sinergi di jajaran Forkopimda untuk mengakselerasi berbagai proyek yang dikerjakan Pemerintah DKI Jakarta.

"Ke depan misalnya kalau kami mengharapkan sinergi dalam mengakselerasi proses pembangunan Jakarta menjadi Kota Global, saya kira di tangan beliau akan lebih cocok," paparnya.

Sebagai mitra kerja, Manuara merasa Heru telah menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD DKI Jakarta. Tidak hanya secara resmi lewat kelembagaan, tetapi secara personal melalui forum informal, anggota dewan bisa berkomunikasi langsung dengan Heru.

"Saya rasa (komunikasi) beliau penuhi, buktinya semua tugas-tugas kalender kerja diselesaikan dengan baik, tidak ada hambatan-hambatan. Misalnya penyelesaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebentar lagi kami P2-APBD, itu dijadwal terpenuhi," imbuhnya.

Kemudian komunikasi Heru secara personal dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga cukup baik. Hal itu dia ukur dari tugas pokok penyelenggaran pemerintahan yang ada.

"Kami bicara soal hubungan eksekutif dan legislatif yang disimbolkan oleh Pj Gubernur dengan Ketua DPRD, saya kira berjakan dengan sangat baik. Buktinya kalender kerja pemerintahan daerah berjalan dengan baik," pungkasnya. (DID)