CARITAU JAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi Poros Buruh Untuk Perubahan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Rabu (21/2/2024).

Massa menuding tujuh anggota Komisoner KPU RI yakni Hasyim Asyari, Idham Holik, Mochamad Afifudin, Betty Epsilon, August Mellaz, Julianto Sudrajat dan Parsadaan Harahap disinyalir telah melakukan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Berdasarkan pantauan caritau.com massa aksi itu menggelar aksi dengan mendatangi Gedung KPU sekitar pukul 15.00 WIB.

Aksi demonstasi itu dipandu satu mobil komando yang dilengkapi dengan poster-poster tuntutan dan kritik keras terhadap KPU RI yang diduga melakukan kecurangan di kontesasi Pemilu 2024.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92, Narti mengkritik keras sikap ketujuh Komisoner KPU RI yang diduga melakukan dugaan kecurangan dalam penyelenggaran kontestasi Pemilu 2024.

Narti menilai, dugaan kecurangan pemilu itu muncul lantaran KPU RI saat ini tidak lagi bersikap terbuka dan independen melainkan ikut berlindung pada kekuasaan.  

Atas dasar itu, dirinya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat membangun persatuan dan juga perjuangan untuk melawan bentuk dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Jadi hari ini yang harus kita selamatkan itu bukan ego namun persatuan, jadi perjuangan ini harus kita jalani secara bersama-sama," suru Narti dalam orasi politiknya.

Selain itu, ia menyayangkan sikap dari tujuh Komisoner KPU RI yang tak kunjung menemui massa aksi. Disisi lain, Narti juga turut menyoroti tindakan KPU RI yang malah memasang tembok-tembok barier beton sebagai penghalang massa aksi.

"Kita mau melawan tembok barier tembok beton yang ada disini yang untuk menghalangi aksi masa kita, Rakyat itu harus bersatu melawan dugaan kecurangan pemilu ini," ujarnya.

Dalam kesempatanya Narti juga menegaskan, kegiatan aksi ini adalah bentuk kekecewaan rakyat terhadap KPU RI yang diduga tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Narti menambahkan, tuntutan dan kritik yang disampaikan pada aksi kali ini adalah bentuk perhatian publik sekaligus pengingat bagi KPU RI agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

"kita harus bersatu dan berjuang bersama mengingatkan KPU dan juga penguasa hari ini agar tidak menyelenggarakan dugaan pemilu curang," tandas Narti. (GIB/DID)