CARITAU JAKARTA - Dukungan Wali Kota Medan, Bobby Nasution ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menuai polemik. Meski secara tegas mendukung Prabowo - Gibran, kabarnya menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu enggan pindah dari PDIP.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Bobby meminta izin untuk mendukung Prabowo Subianto dan kakak iparnya, Gibran Rakabuming, dalam kontestasi Pilpres 2024 tanpa harus meninggalkan PDIP.

Baca Juga: Kabupaten MAPPI Darurat Demokrasi

Namun, dirinya tegas menolak permintaan Bobby. Karena itu, Komarudin memberikan waktu selama 3 hari untuk Bobby berpikir. Apabila Bobby memutuskan tetap mendukung Prabowo dan Gibran maka Wali Kota Medan itu diminta mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

"Bukan disuruh, dia juga mau ke sana, tetapi dia ingin tetap di sini (PDIP). Kan tidak bisa begitu. Jadi sudah lah kita mengerti perasaannya, silahkan you ke sana, tetapi kau harus mengundurkan diri dari sini," tegasnya.

"Kita kasih dua tiga hari nanti dia sampaikan," sambungnya 

Sikap mendua itu pun disampaikan Bobby ke PDIP. Dukungan ke Prabowo-Gibran membuat Bobby dipanggil ke DPP PDIP. Dia diminta klarifikasi atas sikapnya yang tak sejalan dengan keputusan PDIP.

Diketahui, Relawan Barisan Pengusaha Pejuang yang diketuai oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Kami Barisan Pengusaha Pejuang dengan ini menyatakan mendukung memilih dan menenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran untuk menjadi presiden wakil presiden tahun 2024-2029," kata Bobby sambil diikuti dengan relawan lainnya.

Dalam deklarasi itu, Bobby menegaskan, Barisan Pengusaha Pejuang akan terus berada di garda terdepan dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

"Kami barisan pengusaha pejuang mendorong keberlanjutan Indonesia Maju demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," ucap dia. (DID)

Baca Juga: Tentukan Sikap, Civitas Academica Undip Gelar Aksi 'Indonesia Dalam Darurat Demokrasi'