CARITAU JAKARTA - Wakil Ketua Rois Syuriah Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Sleman, KH Fahmi Basya LC mengatakan, sebagian besar nahdliyin atau warga Nahdhatul Ulama (NU) masih menginginkan Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal tersebut dikatakan pemimpin Pondok Pesantren Alfalahiyah Mlangi Yogyakarta itu menanggapi adanya wacana digelarnya muktamar tandingan. Wacana itu sebelumnya dilontarkan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf saat berkunjung ke Ponpes Miftachussunnah, Tambaksari, Surabaya.

"Kalau melihat kiprah Gus Muhaimin membesarkan PKB selama 15 tahun perkembangannya jelas, grafiknya, peningkatan suara PKB naik terus. Itu mengisyarakatkan bahwa generasi kedua setelah Gus Dur yang layak memimpin PKB adalah Gus Muhaimin," kata KH Fahmi Basya kepada Caritau.com, Jumat (16/8/2024).

Dirinya pun lantas menuturkan perjuangan Muhaimin Iskandar untuk NU. Muhaimin Iskandar, melalui kadernya di Senayan telah memperjuangkan program Undang-Undang Pesantren. Tak sampai disitu, PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin melakukan kaderisasi bagi para Nahdliyin melalui sekolah kepemimpinan di PKB, untuk ditempatkan di legislatif maupun eksekutif.

"Tiga pilar kebangsaan yang diinisiasi Gus Dur yakni, demokrasi, keadilan dan persamaan di depan hukum bener-benar diterapkan Gus Muhaimin kepada kader-kadernya. Dimana keadilan dilakukan secara menyeluruh bagi siapa pun," ujar Gus Fahmi.

Menurut pria yang akrab disapa Panembahan Mlangi itu, jika muktamar tandingan tersebut dipaksakan digelar, maka dipastikan ada pelanggaran konstitusi. Ia pun meminta adanya upaya hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Diketahui PKB akan menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024 mendatang.

Dirinya lantas menyoroti upaya PBNU membuat pansus sebagai upaya organisasi untuk meluruskan sejarah sekaligus merebut kembali PKB ke pemilik sahnya, yakni PBNU. Dikatakan Gus Fahmi, upaya PBNU mengurusi partai lewat pembentukan pansus telah menyalahi kittah.

Disebutkannya, sebagai partai politik yang didirikan oleh NU, PKB memiliki entitas sendiri, sementara PBNU sebagai ormas NU juga memiliki entitas sendiri. "Jadi jika PBNU ujug-ujug (tiba-tiba) membuat pansus buat PKB, ini menurut saya sudah menyalahi kittah," terangnya.

Meski diakuinya, dilihat dari sejarah, PKB dan PBNU memang harus berjalan beriringan, namun memiliki ranah atau entitas yang berbeda. Secara hukum, di Kemenkumham, PBNU tercatat organisasi organisasi massa, sementara PKB sebagai organisasi politik. (DID)