CARITAU JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menilai, usulan wacana memajukan penyelenggaraan kegiatan Pilkada serentak 2024 tidak dapat diterima secara nalar publik lantaran bisa menimbulkan masalah baru karena berdekatan dengan Pilpres yang kemungkinan akan berjalan hingga putaran kedua.

Fernando menjelaskan Jika dirunut Capres yang sudah muncul saat ini telah ada tiga sosok kandidat maka potensi diselenggarakan putaran kedua kemungkinan dapat terjadi.

Baca Juga: Distribusi Balik Logistik Pemilu dari Pedalaman Mentawai

"Alasan KPU memajukan jadwal pilkada dari bulan November menjadi bulan September tidak bisa diterima karena terlalu berdekatan dengan pemungutan suara pilpres putaran kedua," ungkap Fernando kepada caritau.com, Minggu (10/09/2023).

Ia menilai, apabila usulan KPU terkait wacana memajukan penyelenggaraan Pilkada diterima DPR dan pemerintah, maka bakal berdampak semakin semrawutnya konstelasi Pemilu 2024 dan disinyalir membuat situasi Pilkada semakin memanas serta menimbulkan potensi kerusuhan.

"Justru imbas situasi pilpres nantinya akan bisa berdampak pada pilkada sehingga akan bisa membuat situasi pilkada akan lebih ‘memanas’ karena dampak persaingan dukungan pada calon presiden," ucap Fernando.

Menurut Fernando, memajukan pilkada menjadi bulan September sejatinya sarat dengan muatan politik yang diduga berasal dari partai politik tertentu karena merubah tahapan pilkada dari bulan November yang seharusnya pemerintahan pusat sudah berganti.

"Dengan bergeser menjadi bulan September sedangkan pemerintahan pusat masih di bawah kepemimpinan Jokowi, sehingga patut dicurigai (usulan ini) untuk kepentingan PDI Perjuangan agar banyak kadernya menang sebagai kepala daerah," kata Fernando.

Ia menambahkan, munculnya muatan kecurigaan terhadap usulan wacana percepat penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang dilontarkan KPU RI bermuatan politik dan pesanan dari elit kemungkinan betul adanya jika dilihat dari kondisi saat ini banyak pihak-pihak elit pemerintah memiliki kolega yang bakal maju di kontestasi Pilkada 2024.

"Sangat mungkin juga bila ada yang mencurigai pergeseran pilkada untuk kepentingan keluarga Jokowi yang akan mengikuti pilkada, seperti Gibran dan Bobby Nasution yang disinyalir akan mengikuti kontestasi pada tingkat Provinsi dan Kaesang yang akan mengikuti pilkada tingkat Kabupaten atau Kota," ungkap Fernando.

"KPU sebaiknya tidak melakukan perubahan jadwal pilkada menjadi bulan September. Apabila Pilkada menjadi bulan September, maka akan membuat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya akan semakin rendah karena berdekatan dengan pilpres," pinta Fernando. (GIB)

Baca Juga: Ribuan Kendaraan yang Menuju ke Kampanye Akbar AMIN Tertahan di Jalan Danau Sunter Barat