CARITAU JAKARTA - Harapan warga gusuran Kampung Bayam, Jakarta Utara, untuk mendapatkan hunian layak di rumah susun atau Rusun Kampung Susun Bayam (KSB) kian terkatung-katung. Apalagi setelah warga menolak tawaran Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk masuk ke Rusun Nagrak.

Solusi bagi persoalan ini agar tak berlarut masih terus diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta, salah satunya dengan membangun rusun baru di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Polemik kasus eks Warga Kampung Bayam ini berawal dari kebijakan relokasi warga oleh Pemprov DKI Jakarta, untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Sebagai ganti, warga mendapat uang kerahiman dan dijanjikan hunian yang terwujud dalam bentuk rusun KSB.

Namun faktanya, sejak pembangunan JIS rampung Oktober 2022, warga Kampung Bayam tak kunjung menempati KSB. Imbasnya, sekitar 40 Kepala Keluarga yang mengingkan hak menempati KSB, terpaksa memilih bertahan di pelataran Rusun KSB.

Rusun Baru Tampung Eks Warga Kampung Bayam

Kini, Pemprov DKI Jakarta akan membangun rusun baru di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal itu diutarakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam upaya memberikan alternatif hunian layak bagi warga Jakarta, termasuk warga eks Kampung Bayam.

“Kami terus berdiskusi untuk bisa mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Maka dari itu, Pemerintah Daerah akan membangun rumah susun di Kecamatan Tanjung Priok, kurang lebih bisa 150 unit sampai 200 unit. Hunian itu diperuntukkan bagi warga terprogram dan warga Kampung Bayam," kata Heru beberapa waktu lalu.

Pembangunan rusun itu, disebut Heru, telah melalui diskusi dan kajian dengan berbagai pihak. Dia dan jajaran Pemrov DKI Jakarta tidak mengabaikan, melainkan akan memberikan solusi yang terbaik bagi warga.

“Saya ingin memberikan yang terbaik untuk warga, maka saya harus berpikir (matang). Tidak bisa sembarang statement. Di akhir tahun 2025, rencananya sudah selesai pembangunan rusun di wilayah Tanjung Priok. Silakan warga Kampung Bayam menempati rusun yang memang fasilitasnya cukup memadai. Saya tekankan, saya sudah mendengarkan keluhan, saya tidak mengabaikan, dan saya berpikir memberikan solusi yang terbaik untuk warga,” paparnya.

Adapun pembangunan rusun baru akan memakan waktu satu tahun. Untuk itu, Heru meminta warga bersabar. Ia menyarankan warga memilih dan menempati hunian yang sudah tersedia, seperti di Rusun Nagrak, Rusun Tanah Pasir, dan Rusun Pasar Rumput.

“Kalau di rumah susun fasilitasnya memadai. Ada posyandu, kita bisa kontrol kesehatan. Ada sekolah, anak-anak sekolah bisa terintegrasi, ada tempat bermain. Ada juga transportasi umum. Selain itu, tersedia air bersih dan listrik yang terjangkau, serta Wi-Fi gratis. Sebelumnya, kami sudah fasilitasi 35 KK warga eks Kampung Bayam ke Rusun Nagrak. Warga silakan memilih yang terbaik,” pungkasnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Bakal Hadiri Sidang Gugatan Hasil Pemilu di MK

KSB untuk Hunian Pekerja JIS

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif, mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta membangun rusun di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menurutnya, rusun baru di daerah Tanjung Priok dapat digunakan untuk merelokasi warga eks Kampung Bayam, yang masih bertahan di pelataran KSB.

“Itu kami patut dukung ya, karena itu kan program bagus," kata Syarif yang juga menjadi Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, kepada Caritau.com, Kamis (25/1/2024).

Menurutnya, kehadiran Rusun Tanjung Priok dapat menyebar hunian berkualitas yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selama ini pembangunan rusun difokuskan ke daerah-daerah perbatasan, sebagai contoh di Jakarta Utara, di Cilincing dan Penjaringan.

“Harga tanah yang mahal membuat perencanaan pembangunan rusun di wilayah timur bagian Jakarta Utara tidak pernah jalan. Tapi dari barat Jakarta Utara sudah banyak. Karena itu, kalau Pak Heru mau bangun Rusun di Tanjung Priok, itu good job,” jelas Syarif.

Apalagi konsep pembangunan KSB bukan untuk MBR, tetapi sebagai Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS). Warga eks Kampung Bayam harus bersedia bekerja di JIS, sambil memanfaatkan lahan yang ada sebagai urban farming selama tinggal di KSB.

Senada dengan Syarif, Akademisi Univesitas 17 Agustus, Fernando Emas, menilai Langkah Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang ingin membangun rusun baru di Kawasan Tanjung Priok untuk warga eks Kampung Bayam merupakan kebijakan yang solutif.

Dirinya pun meminta warga eks Kampung Bayam untuk memahami apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

“Warga eks Kampung Bayam sebaiknya memahami proses yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membangun rusun di Kawasan Tanjung Priok dan bersedia untuk tinggal sementara di rusun yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kepentingan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan," kata Fernando, Kamis (25/1/2024).

Fernando menegaskan, program pembangunan rusun di Tanjung Priok, merupakan kewajiban Pemerintah DKI untuk memberikan hunian layak bagi warga Kampun Bayam yang terdampak penggusuran.

“Pemerintah DKI mempunyai kewajiban untuk penyediaan tempat tinggal warga eks Kampung Bayam setelah digusur untuk pembangunan JIS, karena merupakan kesepakatan sebelum dilakukan penggusuran," pungkasnya.

Meniru Langkah Gubernur Jokowi

Syarif sempat menyorot permasalahan eks warga Kampung Bayam yang tak kunjung selesai. Ia menyarankan Pj Gubernur Heru agar menggunakan pendekatan seperti Gubernur Jokowi dalam penyelesaian masalah.

Salah satunya, kata Syarif, mengajak warga Kampung Bayam berdialog secara pribadi lewat ngopi atau makan bareng.

“Saya sudah menyarankan untuk kopi bareng dan diketuk dari hati ke hati. Pasti mencair suasananya. Kalau saya diundang untuk menjembatani saya siap. Tapi kan sampai sekarang saya belum diundang untuk menjembatani,” kata Syarif.

Pertemuan Tripartit Libatkan PT JakPro

Guna mengatasi permasalahan eks warga Kampung Bayam, Pemprov DKI Jakarta diminta menjadwalkan pertemuan tiga pihak (tripartit).

Pertemuan tripartit melibatkan PT Jakarta Propertindo (JakPro) selaku perseroan yang membangun KSB, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPRKP) selaku regulator, dan warga eks Kampung Bayam.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menyebut bahwa perselisihan tidak akan terjadi apabila JakPro dan warga saling berkomunikasi.

Seperti diketahui, PT JakPro tidak hanya yang membangun KSB, tapi sekaligus sebagai pengelola hunian tersebut.

“Prinsipnya harus duduk bareng ketiganya. Jangan terus-terusan ribut tanpa ada penyelesaian, sementara warga tetap tidak bisa akses rusun" ujar Ida.

Sebagai warga DKI, sambung Ida, eks penghuni Kampung Bayam juga berhak mendapatkan akses ke rumah susun. Dengan kata lain, warga harus mendapatkan layanan terbaik.

“Karena mereka ini warga DKI, hukumnya wajiblah untuk JakPro dan Dinas Perumahan memfasilitasi warga," ujar anggota Fraksi PDIP ini.

Menurutnya, ketegangan di ruang publik antara manajemen PT JakPro dengan warga disebabkan masing-masing pihak merasa paling benar. Akibatnya, tak terjadi titik temu antara pengelola rusun dengan sebagian warga eks Kampung Bayam yang terelokasi saat pembangunan JIS.

“Jadi yang terjadi selama ini kan JakPro dan warga masing-masing membenarkan diri sendiri. Karena itu kami mendorong duduk bareng lagi," pungkasnya.

Sementara itu. Plt Kepala DPRKP Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah mengatakan, PT JakPro selaku pemilik bangunan gedung rusun akan berkoordinasi dalam penyelesaian masalah penghunian dengan warga.

Hingga kini, pihak DPRKP sendiri telah merelokasi warga lainnya ke Rusun Nagrak, Jakarta Utara sebagai alternatif.

“DPRKP akan membantu apabila diperlukan unit hunian untuk menampung warga yang akan direlokasi," ujar Afan.

Saling Lempar Tanggug Jawab

Sebelumnya sempat muncul dugaan politisasi Kampung Bayam, setelah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuding Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru telah mengabaikan nasib eks warga Kampung Bayam.

Pengamat perkotaan dari Forum Warga Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, menilai pernyataan mantan Gubernur Anies sangat tendensius.

“Tak elok jika permasalahan kampung bayam dipolitisasi, karena kita mengamati betul kalau dia (Anies) yang bikin janji ke mereka. Harusnya kalau mau ditarik ke belakang, sebelum dia lengser, tunaikan dulu janjinya. Jangan seperti sekarang, lempar batu sembunyi tangan," ujar Tigor.

Tigor memaparkan, pada 27 Maret 2022, Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI pernah menjanjikan rumah susun bagi warga eks Kampung Bayam. Anies mengaku menyiapkan lahan urban farming, agar mereka dapat tetap bertani bayam dan kangkung. Namun, sampai Anies lengser, menurut Tigor janji gagal diwujudkan.

Stop Politisasi Kampung Bayam

Politisasi isu Kampung Bayam mendekati hari Pemilu dan Pilpres 2024 tidak hanya berpotensi merugikan warga, namun juga berdampak munculnya kegaduhan dan rawan memicu konflik sosial.

Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara, Suaib, meminta semua pihak agar saling menjaga dan menahan diri untuk tidak melempar isu panas yang membuat gaduh publik. Termasuk isu eks Kampung Bayam yang belakangan kembali mencuat.

Suaib mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta mencarikan solusi hunian bagi warga eks Kampung Bayam, serta meminta semua pihak tidak mempolitisasi persoalan menjelang Pilpres 2024.

“Warga eks Kampung Bayam itu merupakan persoalan sosial yang perlu dicarikan solusi bersama. Bukannya malah dipolitisasi oleh oknum yang berkepentingan," katanya.

Penyelesaian permasalahan eks Kampung Bayam yang kompleks memang butuh waktu untuk mengurainya. Dimulai dari dasar hukum yang belum tuntas diselesaikan oleh pemegang kebijakan sebelumnya, sehingga berdampak terhadap penanganan saat ini.

Menurut Suaib, JakPro sebagai pengelola Rumah Susun Kampung Bayam, tidak bisa menerapkan pembayaran dengan skema sosial atau retribusi terhadap para warga lantaran terikat aturan perusahaan. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta juga tidak bisa memberikan skema terprogram lantaran aset masih dalam pengelolaan perusahaan JakPro.

Sementara di sisi lain, pihaknya bisa memahami keresahan dan keinginan warga eks Kampung Bayam untuk mendapat fasilitas hunian di dekat lokasi eks rumah mereka. Dia berharap semua pihak menelaah dengan akal sehat dan saling memahami agar bisa mencari solusi terbaik.

Kemudian terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, Suaib mewanti-wanti untuk tidak menarik persoalan warga eks Kampung Bayam ke ranah politik.

“Kami tengah menyiapkan tim untuk turun berdialog dan mendampingi warga untuk mencari solusi. Kami tidak mau Jakarta Utara gaduh dan semoga upaya kami nantinya bisa mengahsilkan solusi terbaik bagi semua," tandasnya. (WAHYU PRADITYA PURNAMA)

Baca Juga: Jika Jadi Presiden, AMIN Bakal Reformasi Instansi Polri