CARITAU JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tegas menolak Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi pun mempersilakan jika ada pihak yang memiliki pendapat demikian.

Sebelumnya PKS berjanji jika menang di Pemilu 2024, maka ibu kota negara akan tetap berada di Jakarta.

Meseki demikian kepala negara menegaskan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur telah diatur dalam undang-undang (UU) IKN.

"Tetapi IKN sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya," kata Jokowi di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Jokowi juga menampik pemindahan ibu kota ke IKN malah menambah ketimpangan. Menurutnya, kepindahan ibu kota ke IKN malah untuk mengatasi ketimpangan.

"Kita ini tidak ingin Jawasentris tapi ingin Indonesiasentris. Karena kita ingin... 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58 persen itu ada di pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesiasentris. Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu," jelasnya.

Apalagi, lanjut Jokowi, populasi Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Sehingga dibutuhkan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini, kan, tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun. Jangka panjang," pungkasnya. (DID)