CARITAU JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, akan melakukan evaluasi dan mengungkap rangkaian peristiwa di tubuh institusinya.  Hal tersebut dikatakan Kapolri, menanggapi penurunan tingkat kepercayaan publik akibat kejadian-kejadian menonjol yang melibatkan anggota Polri.

Evaluasi ditubuh Polri, kata Listyo Sigit, juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mewujudkan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil.

Baca Juga: LSI: Approval Rating Presiden Jokowi Naik Jadi 76,2%

"Polisi bukan sekedar profesi, tapi juga sebuah jalan untuk mengabdi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri," kata Kapolri, usai menghadiri arahan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (14/10/2022) siang.
 

Kapolri mengakui, bahwa saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun karena berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini.

"Kami menyadari bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini Polri mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik akibat kejadian-kejadian menonjol yang berdampak negatif dan menjadi perhatian publik," ujarnya.

Sigit mengeklaim, Polri siap mengarahkan segala upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi yang ia pimpin.

Langkah ini sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab Polri untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil.

"Menjaga marwah Polri melalui program transformasi menuju Polri yang presisi untuk melaksanakan tugas pokok Polri, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum," tutur Sigit.

Sigit mengatakan, pembenahan yang akan dilakukan Polri merupakan bagian dari reformasi struktural, instrumental, dan kultural institusi Bhayangkara yang sejalan dengan arahan presiden.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran Polri lainnya ke Istana Negara untuk mengikuti pengarahan pada Jumat (14/10/2022).

Dalam pengarahan tersebut, para personel kepolisian tidak diperbolehkan membawa ajudan dan ponsel. Mereka hanya diperkenankan membawa catatan.

Adapun institusi Polri belakangan disorot pascaperistiwa pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Penagamanan (Propam Polri) Ferdy Sambo.

Belum tuntas urusan Sambo, terjadi tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, yang menewaskan lebih dari 130 orang pada Sabtu (1/10/2022). Diduga, tragedi itu dipicu oleh tembakan gas air mata aparat kepolisian. (DID)

Baca Juga: Presiden Bertemu Ketua Umum PSI