CARITAU JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi, menilai, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka tak akan 'menyeberang' ke kubu lain. Terlebih menerima pinangan sebagai pendamping bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto. 

Hal itu dikatakan Ade, mengingat Wali Kota Solo tersebut kian menunjukkan posisi mendukung bacapres PDIP Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Prabowo: Rakyat Berharap Semua Pimpinan Politik Bekerja Sama

"Bagaimana pun Gibran adalah petugas partai yang terikat dengan kebijakan-kebijakan partai. Saya kira Gibran berhitung dan cukup hati-hati, dalam hal ini, untuk tidak terjebak dalam skenario yang bisa memecah belah soliditas partai. Sebagai petugas partai, dia harus memenuhi keputusan partai," kata Ade, dikutip Jumat (6/10/2023).

Sebelumnya, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengumumkan, partainya telah resmi mengusulkan Gibran dan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra sebagai pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.

Saat ini, PBB merupakan salah satu parpol nonparlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung Prabowo. 

Gibran telah melaporkan tawaran dari PBB itu kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kepada pewarta, Gibran mengatakan, akan mematuhi keputusan parpol dan instruksi dari Megawati, termasuk saat ditawari untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN GP).

"Semula Gibran menunjukkan gestur akomodatif ke Pak Prabowo dengan berbagai pertemuan di Solo. Tapi, sekarang Gibran menunjukkan hati-hati terhadap isu-isu bacawapres Prabowo dan memperlihatkan tunduk kepada PDIP. Ini menunjukkan ke hati-hatian politik yang tinggi dan Gibran sedang mengkalkulasi," ucap Ade.

Lebih jauh, Ade juga meyakini, Gibran tak akan sembarangan menerima pinangan dari parpol lain. Pasalnya, hingga kini permohonan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) masih belum diputus. Gibran belum 40 tahun. 

Selain terganjal syarat itu, menurut Ade, Gibran juga tak mau menjalankan spekulasi yang berisiko menyebabkan ia kehilangan kendaraan politik di PDIP. "Karena itu (Jawa Tengah) basis tradisional PDIP, masuk akal kalau yang dipilih adalah mendukung Ganjar," kata Ade. (DID)

Baca Juga: Temuan Komnas HAM: Ratusan Warga Baduy dan PMKS di Panti Sosial Kehilangan Hak Suara