CARITAU JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menanggapi isu belum dibayarnya sejumlah vendor yang terlibat di PON XX Papua Tahun 2021 lalu. Kata dia, permasalahan tersebut bukan berasal dari penyerahan anggaran dari pemerintah pusat, melainkan dari pemerintah daerah (Pemda).

Awalnya, Dito menjelaskan masalah pembayaran vendor ini didapatkan tidak lama ketika dia awal menjabat sebagai Menpora. Dito mengaku sempat mengecek sistem penganggaran PON untuk menilai permasalahannya.

"Ini kan ada yang dibayar Pemerintah Pusat dan Pemda. Saya jelaskan, seluruh pembayaran yang merupakan postur anggaran dari pusat itu tidak ada masalah. Tapi sayangnya, ini merupakan masalah dan kewajiban yang berasal dari anggaran Pemda," kata Menpora kepada sejumlah wartawan di Media Center Kemenpora, Kamis (18/1/2024) malam.

Kendati demikian, Dito menerangkan pihaknya akan terus mendorong untuk menegosiasi titik temunya. Dia pun mengaku telah membaca surat yang dilayangkan salah satu pihak vendor ke pihaknya.

"Jadi surat dari vendor itu adalah mempertanyakan, ternyata setelah ditelusuri memang itu bukan merupakan yang dibayarkan dari pemerintah pusat.

"Itu adalah program dan juga project dari pemerintah daerah, tetapi tetap kita juga melakukan mediasi dan mendorong agar ini di Pemda ada solusi kongkrit terkait pembayaran vendor. Dan ini saya akan croos-check kembali, karena pemimpin daerahnya baru berubah. Habis kita mengecek kembali bagaimana proses mediasi," terangnya.

Sejumlah Vendor PON Papua Belum Dibayar

Diberitakan sebelumnya, sejumlah vendor yang terlibat dalam pelaksanaan PON XX Papua 2021 mengaku belum dibayar oleh pihak penyelenggara. Padahal turnamen tersebut telah rampung digelar sejak akhir Oktober 2021 lalu.

Salah satu vendor yang belum dibayar tersebut adalah PT Arras Protama Sejahtera. Mereka mengaku menyediakan pengadaan kacamata, helmet dan sarung tangan cabang olahraga (Cabo) sepatu roda di PON Papua tersebut.

Direktur PT Arras Protama Sejahtera, Julita Mada Saragih mengatakan nilai kerja sama pihaknya dengan penyelenggara PON Papua mencapai Rp 1,23 miliar. Meski pihaknya telah menjalankan tugas dengan baik di event tersebut, namun hingga kini, mereka belum menerima dengan apa yang telah dijanjikan.

"Kami sampai saat ini belum dibayar sama sekali. Pihak penyelenggara tidak membayar DP, tidak membayar parsial payment-nya. Jadi kami telah menunggu dua tahun lamanya," kata dia kepada sejumlah wartawan, Senin (15/1/2024) malam.

Atas dasar tersebut, Julita mengaku pihaknya tengah menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah. "Kami telah melayangkan pengaduan serta telah di tahap persidangan," ucapnya.

Namun sepanjang persidangan yang masih berlangsung, kata Julita, sama sekali belum berpihak kepada pihaknya. Hal ini yang membuat dirinya sempat untuk meminta kejelasan kepada kementerian terkait, mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) hingga Presiden RI Joko Widodo.

"Saat itu, kami mengomentari postingan Erick Thohir di media sosialnya dengan mention Presiden Jokowi dan Pak Dito Ariotedjo. Sempat dibalas oleh Pak Dito dan menyarankan agar mengirim surat ke Kemenpora. Nah, setelah itu, kami langsung mengirim berkas apa yang diminta ke Kemenpora pada akhir tahun 2023. Namun hingga sekarang, surat tersebut belum ada balasan," terangnya.

Terakhir, Julita berharap agar penyelesaian kasus ini memiliki titik terang, mengingat bukan pihaknya saja yang dirugikan. Kata dia, ada beberapa vendor lainnya yang bernasib sama dengan pihaknya.

"Jadi sebelum pemerintahan ini berakhir atau masa peralihan, bagaimana ketika Presiden kita berganti, apa pekerjaan kita ini dilupakan begitu saja? Kami tidak mau itu. Bukan masalah nilai, tapi tanggung jawab saya sebagai orang yang dihutangi.

"Pemerintah sering mengucapkan PON berjalan dengan sukses. Tapi kami dan vendor lainnya yang mendukung event itu berjalan dengan lancar, tidak dihargai sama sekali. Kami dianggap tidak ada. Kalau kita diam, berarti sama saja mendukung ketidakadilan ini," tutup dia. (RMA)

Baca Juga: Pengukuhan Kontingen Olimpiade Paris 2024

Baca Juga: Perjuangan Sejumlah Vendor PON Papua 2021: Menuntut Pembayaran dan Harapan Dukungan dari Pemerintah Pusat