CARITAU JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang mengatur bahwa Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh presiden merupakan sebuah kemunduran demokrasi.

Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) Hamdan Zoelva.

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Zoelva mengatakan bahwa RUU DKJ yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia yang sudah di bangun sejak lama.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Jakarta merupakan kota terpenting di Indonesia sehingga RUU DKJ ini perlu dilawan dan ditentang agar demokrasi tidak mundur.

Ia menambahkan ketika gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, maka kepala daerah tersebut akan tunduk kepada presiden. Dengan begitu, gubernur tersebut tidak memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat.

"Kalau gubernur tidak dipilih oleh rakyat hanya ditunjuk presiden, dia tergantung dengan komando presiden dan menjauh dari rakyat itu sangat berbahaya," tuturnya.

Zoelva mengatakan jika pasal penunjukan gubernur secara langsung oleh presiden itu disahkan, maka akan menjadi sejarah yang penuh masalah. Bahkan, dalam era Orde Baru pun, pemilihan gubernur tidak ditentukan langsung oleh presiden.

Zoelva meminta agar RUU DKJ tersebut dikaji kembali, agar demokrasi di Indonesia tidak mengalami kemunduran parah.

"Ini baru terjadi, sepanjang orde baru pun tidak pernah terjadi, gubernur pada pemerintah Soeharto itu diusulkan oleh DPRD dan ada tiga orang, sekarang baru pertama sekali dalam sejarah kita ada pemikiran untuk menunjuk seorang gubernur. Ini masalah besar," katanya. (DID)