CARITAU JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Ray Rangkuni mengatakan, masalah hukum serta desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslun) Partai Golkar tak berkaitan dengan langkah politik Airlangga Hartarto merapat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Walau disebut-sebut ada keterlibatan istana, namun Ray meyakini masalah hukum yang menerpa Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tersebut tak berkaitan dengan Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden (Bacapres) yang diusung KPP.

Baca Juga: AHY Ajak Masyarakat Surabaya Menangkan Prabowo-Gibran

Karena menurutnya, pasangan Anies Baswedan dengan Airlangga Hartarto tak akan mendongkrak elaktabilitas keduanya. Sebaliknya elektabilitas Anies Baswedan sebagai bacapres Koalisi Perubahan akan mengalami penurunan.

"Saya kira, jauh dari rencana Golkar untuk mendukung Anies. Anies dipasangkan dengan Airlangga itu akan anjlok. Karena itu pula, saya tidak yakin Anies melirik Airlangga sebagai bakal cawapresnya. Jadi, situasi ini, tidak berhubungan dengan pigak Anies," kata Ray Rangkuti pada Caritau.com, Jumat (28/7/2023).

Sebelumnya, pendiri Lingkar Madani (Lima) itu telah mengungkapkan pemeriksaan Airlangga Hartarto oleh Kejagung sedikit banyak akan berdampak kepada Partai Golkar. 

"Saya kira sedikit banyak akan berdampak kepada Partai Golkar. Sekarang Ini kan kecenderungan pemilih terhadap partai politik yang anti korupsi," terang dia.

Menurutnya, kalau ada partai dan calon legislatif (caleg) dan juga calon presiden (capres) yang berurusan dengan hukum, khususnya yang terkait dengan korupsi maka memiliki potensi dapat menggerus elektabilitasnya. 

Jadi menurutnya, koindisi Golkar sekarang, salah satu faktor mungkin kadernya kebingungan karena mereka tidak memiliki tokoh untuk dijual di Pemilu 2024, padahal pemilihan ini penting. (DID)

Baca Juga: Ratusan Pemuda di Bone 'Adu Gagasan' dengan Andi Amar, Bahas UMKM hingga Kesetaraan Gender