CARITAU JAKARTA - Partai Ummat turut angkat bicara menanggapi beredarnya video pembagian amplop merah berlogo PDIP berisi uang senilai Rp300 ribu yang disinyalir dibagikan kepada para jamaah, usai melaksanakan salat taraweh yang digelar di Masjid Abdullah Sychan Baghraf, Sumenep, Madura, Jawa Timur. 

Diketahui selain amplop berlogo PDIP, tampak pula pada bagian depan amplop tersebut foto Ketua DPP PDIP sekaligus Plt Ketua DPD Jawa Timur Said Abdullah dan Ketua DPC PDIP Sumenep Achmad Fauzi.

Baca Juga: KPU DKI Targetkan Rampung Rekapitulasi Suara 9 Maret

Menanggapi video tersebut, juru bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menilai, sebagai partai pemerintahan, tindakan yang dilakukan oleh PDIP dalam video tersebut sejatinya tidak patut dilakukan. 

Hal itu lantaran, didalam video itu aksi bagi-bagi amplop tersebut, menurutnya secara tidak langsung disinyalir telah menggambarkan perbuatan dan tindakan menjalani politik uang menjelang Pemilu 2024.

Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Mustofa itu mengatakan, bahwa masyarakat Indonesia hari ini semakin cerdas untuk memilih calon pemimpin yang akan bersaing dipemilu 2024.

Oleh karena itu, bagi Mustofa, perbuatan perihal dugaan politik uang yang dilakukan oleh PDIP ini merupakan tindakan yang memunculkan antipati masyarakat dan bakal berimplikasi pada kesadaran perubahan masyarakat terhadap kondisi politik bangsa dan negara. 

"Sebagai partai penguasa, rasanya gak patut PDIP berbuat seperti ini. Harusnya tak ada lagi money politic di sana. Tetapi jika begini terus, tentu masyarakat akan antipati. Percayalah, akan ada perubahan. Tak selamanya masyarakat mau membiarkan Indonesia diajari dengan praktik memalukan seperti ini," kata Mustofa dalam keterangan tertulis, Senin (27/3/2023). 

Atas dasar itu, Mustofa pun menegaskan, bahwa pihaknya mendesak Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) agar segera menindaklanjuti video tersebut dan turut juga memberikan sanksi tegas jika aksi pembagian amplop itu nanti memang terbukti merupakan tindakan politik uang.

"Apalagi bagi-bagi uangnya di dalam Masjid, saya kira ini betul-betul bentuk pelanggaran yang serius. Jangan sampai, Bawaslu tegas di Partai Islam, dan mlempem di Partai yang mengaku nasionalis. Dimana Bawaslu?," imbuh Mustofa. 

Disisi lain, dirinya mengaku penasaran apakah Bawaslu RI bakal tegas menegur PDIP jika nanti berdasarkan hasil investigasi ditemukan bahwa video tersebut memang ada unsur politik uang (money politik). Sebab, menurut Mustofa. Hal ini sering terjadi pada setiap konstelasi momentum pemilu setiap lima tahun sekali. 

"Kita penasaran, apakah Bawaslu akan menegur pelaku? di sini bahkan jelas, ada gambar partai, ada gambar politikusnya. Bahkan uang pecahan Rp100.000 ada beberapa lembar terlihat dalam video," ujar Mustofa. 

Disisi lain, Mustofa menduga, bahwa perbuatan tersebut disinyalir merupakan bentuk tindakan yang diduga terorganisir lantaran muncul setiap momentum pemilu dan Pilkada pada periode per lima tahun sekali. Bahkan, Mustofa menilai, perbuatan dugaan politik uang itu telah terjadi sejak lama karena diduga telah mengakar dalam

aktifitas politiknya.  

Hal ini, menurutnya sangat berbahaya bagi berlangsungnya perjalanan sistem demokrasi di Indonesia pada momentum konstestasi Pemilu yang dijalankan berdasarkan amanat konstitusi per lima tahun sekali.

"Kami menemukan video serupa ini,  hampir setiap Pemilu dan Pilkada. Saya rasa, warna dan nuansa amplop beserta gambar partai politiknya juga mirip. Mereka tampaknya satu ideologi dan satu komunitas. Bagi kami, perilaku inilah yang sesungguhnya amat berbahaya bagi demokrasi di negeri kita," tutur dia. 

Selain itu Mustofa mengungkapkan, pembagian amplop berisi uang tunai didalam masjid itu merupakan tindakan yang telah mencerminkan tidak bermatabat dan tidak beretikanya partai politik tersebut dalam rangka mengikuti Pemilu 2024. 

"Sudah jelas ini tidak bermartabat. Tidak beradab dan tak memiliki etika. Tetapi, lagi-lagi praktik politik transaksional terulang. Jadi, kami enggak kaget jika pelakunya dari Partai tersebut. (Karena dengan) cara apapun akan dilakukan demi suara," tandas Mustofa. (GIB/DID)

Baca Juga: KPU Surabaya Rampungkan Pleno Rekapitulasi 15 Kecamatan