CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta seluruh jajaran di daerah untuk melakukan pengawasan secara melekat dalam kampanye akbar atau rapat umum yang akan di mulai pada 21 Februari sampai 10 Februari 2024. 

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan, pihaknya telah memerintahkan seluruh jajarannya mulai dari tingkat Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam memetakan potensi munculnya masalah pelanggaran kepemiluan.

Selain itu, ia menegaskan, juga memerintahkan para staf Bawaslu pusat untuk turun gunung untuk membantu para PKD dan Panwascam melakukan kegiatan pengawasan dalam kampanye akbar pada pertengahan Januari hingga awal Februari mendatang. 

"Pengawasan dilakukan di dalam dan luar area rapat umum. Misalnya di luar arena untuk mengawasi terjadinya pembagian politik uang," kata Bagja dikutip Senin (22/1/2024).

Dirinya menuturkan, pada prinsip nya, seluruh jajaran Bawaslu saat menjalankan tugas harus memakai atribut Bawaslu. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk memudahkan pengenalan jajaranya saat hendak menjalankan tugas pengawasan. 

"Jadi tidak boleh ada pengawas yang tidak memakai tanda pengenal. Supaya keberadaan Bawaslu bisa terlihat. Sehingga masyarakat mengetahui kerja-kerja Bawaslu," tuturnya.

Senada dengan Bagja, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty telah berharap seluruh jajaranya dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

Selain itu, Lolly juga menegaskan, bahwa Peserta pemilu harus bisa memanfaatkan momentum ini dengan melakukan sosialisasi kepada pemilih. 

Lolly menambahkan, hal itu harus dilakukan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kepada para pemilih mengenai informasi visi misi para kontestan yang akan bersaing pada bilik suara Pemilu 2024. 

"Peserta pemilu harus menggunakan cara-cara yang meyakinkan. Membutuhkan kedewasaan supaya semuanya dilakukan dalam cara-cara yang patut dan penuh kedamaian," tutup Lolly. (GIB/DID)