CARITAU JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukan) Mahfud MD menanggapi ikhwal laporan dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh Hadar Nafis Gumay, salah satu perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pemilu Bersih (KMSKPB) beberapa waktu lalu

. 

Diketahui, KMSKPB telah bertemu langsung dengan para anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan pada Kamis (12/01/2023). 

Dalam keteranganya, Mahfud MD menilai, KPU RI akan dianggap bodoh jika memang laporan dugaan kecurangan pemilu tentang dugaan intervensi meloloskan partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu tersebut benar terjadi. 

Baca Juga: Bawaslu Tak Bisa Tangani Pelanggaran Pemilu Usai Penetapan Hasil Pemilu 2024

Hal itu lantaran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah jelas memberikan amanat kepada KPU selaku pihak yang menyelenggarakan Pemilu untuk bekerja secara profesional dan independen. 

"Iya dong, KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen. Ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya," kata Mahfud, kepada wartawan, Jumat (13/1/2023). 

Mahfud menegaskan, bahwa pengakuannya soal pernah berkomunikasi dengan Sekjend KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno pada 10 November 2022 lalu bukan mengenai arahan untuk loloskan Parpol atau tidak meloloskan, akan tetapi untuk membahas tentang tudingan yang disampaikan Haedar kepada KPU RI. 

Selain itu, Mahfud menekankan, bahwa dalam komunikasinya itu, dia memberikan peringatan kepada KPU RI agar dalam menjalankan tugas dengan profesional dan juga independen. 

"Enggak, enggak akan intervensi. Kalau ada, lapor ke saya aja. Siapa yang intervensi?" tegas Mahfud.

Selain itu, dirinya mengungkapkan, bahwa saat itu dalam komunikasinya dengan Sekjend KPU Bernard dalam rangka untuk mengetahui Ikhwal apakah benar atau tidak isu dugaan kecurangan tahapan pemilu tersebut. Saat itu, Mahfud, juga mengatakan, agar KPU RI tidak main-main dalam menjalankan tugas sebagai penyelengara pemilu.  

“Anda jangan main-main loh saya tidak intervensi. Saya telepon Bernard. Pak Bernard ini ada informasi banyak begini anda benar ndak? Tidak Pak, tegak lurus,” tutur dia

.

“Jangan main-main loh. Semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah, itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negor, bukan saya intervensi,” sambungnya.

Mantan ketua MK itu pun kembali menegaskan bahwa percakapannya dengan Bernard yakni meminta KPU RI agar dapat bersikap objektif dan adil kepada seluruh partai politik.

“Dan tidak lebih dari itu. Saya juga tidak nyebut partai. Anda harus benar loh, kalau satu diperlukan begini, yang lain harus diperlakukan begini. Itu saya kepada Bernard ya Sekjen KPu. Tidak lebih dari itu,” tegas Mahfud.

Selain itu, Mahfud pun juga menyayangkan sikap Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay yang telah mempublikasikan lebih dulu soal dugaa kecurangan proses tahapan pemilu itu sebelum mengkonfirmasi atau bertanya dahulu kepada dirinya selaku Menkopolhukam. 

Padahal disatu sisi, Mahfud menambahkan, hubungan dirinya dengan Hadar Nafis selaku pelapor atas temuan dugaan kecurangan proses tahapan pemilu itu sangat dekat bahkan seperti sahabat. 

“Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikutnya menegur karena disinyalir melenceng. Bukan saya menyuruh partai ini masuk tidak masuk,” tandas Mahfud. (GIB)

Baca Juga: Perkembangan Pemilu 2024