CARITAU JAKARTA - Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono angkat bicara soal desakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang bertujuan menggulingkan Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Agung Laksono menegaskan, Dewan Pakar DPP Golkar tidak merekomendasikan adanya Munaslub. Menurutnya, ada penumpang liar yang sengaja menghembuskan isu munaslub dengan maksud mengganggu soliditas partai Golkar.

Baca Juga: Demo Tolak Pemilu 2024

"Padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan munaslub. Saya minta isu munaslub ini untuk dihentikan," kata Agung dikutip, Jumat (14/7/2023).

Menurutnya, tiga poin rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar adalah bagian dari upaya untuk memperkuat soliditas kader partai, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan proses pencalonan Airlangga sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi munaslub, saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya munaslub," ujar dia.

Saat ini, lanjut Agung , mesin partai perlu bergerak menyapa rakyat jelang Pemilu 2024. Hal itu sembari memberikan waktu kepada Airlangga untuk menentukan bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Lebih cepat lebih baik, kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024," terangnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan, pihaknya mengeluarkan tiga rekomendasi untuk Airlangga. Dua poin utamanya, pertama adalah meminta Menteri Koordinator Perekonomian itu segera mendeklarasikan diri sebagai bacapres.

Kedua, Partai Golkar harus membentuk poros baru untuk kendaraan politik Airlangga sebagai bacapres. Jika dua poin tersebut tak terlaksana, munaslub untuk melengserkan Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar sangat mungkin terjadi.

"Kalau (poin satu dan dua) tidak dilaksanakan maka otomatis, bukan tidak dilaksanakan, kalau Airlangga tidak bisa membentuk poros baru dan dia (tidak) menjadi calon presiden, maka harus dilaksanakan Munaslub," ujar Ridwan dalam konferensi persnya di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023). (DID)

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Boleh Kampanye dan Memihak, Begini Menurut Undang-Undang