CARITAU JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam beberapa waktu terakhir telah dirundung isu negatif lantaran banyaknya kasus yang dilaporkan sejumlah pihak atas tudingan dugaan pelanggaran etik, dugaan intimidasi dan dugaan pelanggaran kecurangan pemilu.

Dugaan berbagai kasus ini pun menyeret nama sejumlah anggota komisioner KPU. Laporan tersebut telah dilayangkan, baik yang mengatasnakamakan individu, organisasi masyarakat, maupun partai politik (parpol) ke para lembaga pengawas Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Baca Juga: Pasca Pemilu 2024, DKPP Kebanjiran Aduan dengan Anggaran Minim

Menyikapi hal tersebut, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan, sebagai penyelengara pemilu, kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU RI harus berpedoman dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Hasyim meminta seluruh jajarannya baik di KPU RI maupun KPU Daerah agar bekerja secara profesional, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

"Kerja-kerja (seluruh jajaran) KPU harus bisa dipertanggungjawabkan pada sisi inilah UU Pemilu telah mengatur dan selalu memposisikan KPU sebagai terlapor," kata Hasyim kepada awak media, Kamis (29/12/2022).

Lebih lanjut Hasyim mengatakan, KPU RI harus siap menanggung resiko apabila terdapat komplain atas kinerja dari pekerjaan para jajaran nya yang kemungkinan dinilai tidak sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh termohon alias dari pihak yang melaporkan. 

Dalam kesempatanya, Hasyim menceritakan hal pengalamanya yang pernah mendengar keluhan dari jajaranya soal laporan-laporan yang telah dilayangkan. Hasyim pun mengaku, langsung menegur jajaran nya itu dengan memberikan semangat dorongan untuk melatih tanggung jawab dalam menjalankan tugas. 

"Ketika ada anggota KPU yang mengeluh sering kita tegur lalu kita ajukan pertanyaan, 'siapa suruh daftar jadi anggota KPU?, Karena sudah tau di UU memang itu resikonya yang harus ditanggung. Jadi kalau mau daftar menjadi anggota KPU ya jangan kepalang tanggung, kalau sudah basah ya nyebur sekalian dan gak boleh mengeluh," tegas Hasyim. 

Selain itu Hasyim menjelaskan, berdasarkan aturan tentang kepemiluan, jika ada masyarakat yang komplain atas keputusan atau kinerja KPU maka ada saluran yang dapat digunakan untuk melaporkan terkait hal tersebut. Misalnya, lanjut Hasyim, jika ada yang komplain akibat partainya tidak lolos, maka dalam hal ini Partai itu dapat melaporkan ke Bawaslu.

"Dalam hal ini KPU sebagai terlapor, meski setelah penetapan partai adalah keputusan final dan mengikat namun yang komplain bisa ajukan ke Bawaslu, KPU posisinya termohon," imbuh Hasyim. 

"Diantara kira sudah ada yang mulai diadukan ke DKPP, termasuk saya. Nah ini kan adalah asas akuntabilitas, hal-hal yang dikerjakan itu harus dipertanggungjawabkan melalui saluran-saluran itu," lanjut dia. 

Dalam keterangannya, Hasyim mengaku, selalu mengingatkan kepada seluruh jajaranya bahwa kewenangan dan tugas yang sedang dijalani saat ini merupakan kewajiban yang sangat besar dalam memastikan dan mensukseskan Pemilu 2024. 

Oleh sebab itu, Hasyim meminta kepada seluruh jajaranya agar tetap optimis serta profesional dalam menjalankan tugas untuk mensukseskan kontestai pemilu 2024. 

Disamping itu, Hasyim juga selalu mengingatkan kepada anggotanya agar jangan pernah mengeluh dan berkecil hati jika saat ini atau dikemudian hari dilaporkan ke Bawaslu. 

Hasyim menjelaskan, hal itu karena KPU telah memiliki kewenangan yang diberikan Undang-Undang yang sangat besar dalam menjalankan amanah tugas yang sedang dijalaninya untuk mensukseskan kontesyasi Pemilu serentak 2024 sesuai dengan konstruksi hukum yang telah berlaku. 

"Jangan pernah sakit hati kalau kita dilaporkan ke Bawaslu diadukan ke DKPP, diadukan ke MK, diadukan ke PTUN. Karena apa? Karena hal itu konstruksi hukumnya memang demikian," tandas Hasyim. (GIB)

Baca Juga: Distribusi Logistik Pemilu