CARITAU JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) sekaligus Juru Bicara (Jubir) PAN Viva Yoga Mauladi menilai dari sisi etika politik, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada yang dilanggar jika harus berjalan dan berkomunikasi dengan siapa saja.

Hal itu menanggapi adanya kritik terhadap Presiden Jokowi lantaran disebut cawe-cawe capres usai mengundang enam ketum parpol ke Istana Merdeka, beberapa waktu lalu. Menurutnya, sikap dan tindakan Presiden Jokowi yang disebut intervensi Pilpres 2024, masih dalam koridor yuridis dan etis.

Baca Juga: Nelayan se-Jawa Dukung Prabowo-Gibran

"Tidak ada pelanggaran hukum dan Undang-undang jika presiden sering bertemu, berdiskusi, bertukar-pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah," kata Viva, Selasa (9/5/2023).

Lebih lanjut dikatakan Viva, Presiden Jokowi tidak pernah melarang siapapun warga bangsa untuk maju berkontestasi di pilpres.
 

"Sering kali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu," tukas Viva.

Ia mengatakan apa masalahnya jika Presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara.

Viva menegaskan hal itu dijamin oleh UU selama presiden tidak melakukan abuse of power, atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan.

"Kan, pak presiden (Jokowi) telah memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapapun untuk maju. Tidak ada larangan dari presiden kepada siapa pun untuk ikut berkontestasi," tegas Viva.

Viva mengatakan Presiden Jokowi tidak boleh netral di Pemilu 2024, tetapi aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan Luber, Jurdil, berkualitas dan berintegritas, aman, dan damai.

"Presiden mesti bertanggung jawab agar pemilu sebagai jalan demokrasi yang konstitusional akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi bangsa dan negara," pungkas Viva.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Jokowi untuk tidak cawe-cawe soal pilihan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Menurutnya, apabila capres hanya diikuti dua pasang calon, artinya negara ikut campur soal Pilpres dan capres.

Dirinya menyindir apabila presiden ingin membahas capres agar tidak hanya berkutat pada Ganjar Pranowo saja namun juga capres lainnya. Termasuk capres yang diusung oleh partai dari koalisi luar pemerintahan.

Mardani menyebut sikap Jokowi yang ikut campur soal capres tak melanggar hukum, namun melanggar etika politik. Karena jabatannya sebagai presiden yang tak boleh memihak pada kandidat capres manapun. (DID)

Baca Juga: Menteri ATR Ikut Soroti HGU Prabowo Seluas 340.000 Hektare