CARITAU JAKARTA - Sejumlah vendor yang terlibat dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 mengaku belum dibayar oleh pihak penyelenggara. Padahal turnamen tersebut telah rampung digelar sejak akhir Oktober 2021 lalu.

Salah satu vendor yang belum dibayar tersebut adalah PT Arras Protama Sejahtera. Mereka mengaku menyediakan pengadaan kacamata, helmet dan sarung tangan cabang olahraga (Cabo) sepatu roda di PON Papua tersebut.

Direktur PT Arras Protama Sejahtera, Julita Mada Saragih mengatakan nilai kerja sama pihaknya dengan penyelenggara PON Papua mencapai Rp 1,23 miliar. Meski pihaknya telah menjalankan tugas dengan baik di event tersebut, namun hingga kini, mereka belum menerima dengan apa yang telah dijanjikan.

"Kami sampai saat ini belum dibayar sama sekali. Pihak penyelenggara tidak membayar DP, tidak membayar parsial payment-nya. Jadi kami telah menunggu dua tahun lamanya," kata dia kepada sejumlah wartawan, Senin (15/1/2024) malam.

Julita menyoroti pemerintah yang telah menggembor-gemborkan persiapan di PON XXI Aceh-Sumut 2024, alih-alih menyelesaikan permasalahan tersisa yang menyangkut pihaknya.

"Padahal pemerintah bakal menggelar kembali PON. Tetapi kenapa kami belum mendapat surat yang dikirimkan kepada kami tentang bagaimana penyelesaian hak kami.

"Kami saat itu sudah berjuang jauh-jauh pergi ke Jayapura hingga Merauke, tetapi ketika PON Papua selesai, kami dibiarkan begitu saja," ucap dia.

Tidak sampai di situ, Julita mengaku pihaknya tengah menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah. "Kami telah melayangkan pengaduan serta telah di tahap persidangan," ucapnya.

Namun sepanjang persidangan yang masih berlangsung, kata Julita, sama sekali belum berpihak kepada pihaknya. Hal ini yang membuat dirinya sempat untuk meminta kejelasan kepada kementerian terkait, mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) hingga Presiden RI Joko Widodo.

"Saat itu, kami mengomentari postingan Erick Thohir di media sosialnya dengan mention Presiden Jokowi dan Pak Dito Ariotedjo. Sempat dibalas oleh Pak Dito dan menyarankan agar mengirim surat ke Kemenpora. Nah, setelah itu, kami langsung mengirim berkas apa yang diminta ke Kemenpora pada akhir tahun 2023. Namun hingga sekarang, surat tersebut belum ada balasan," terangnya.

Terakhir, Julita berharap agar penyelesaian kasus ini memiliki titik terang, mengingat bukan pihaknya saja yang dirugikan. Kata dia, ada beberapa vendor lainnya yang bernasib sama dengan pihaknya.

"Jadi sebelum pemerintahan ini berakhir atau masa peralihan, bagaimana ketika Presiden kita berganti, apa pekerjaan kita ini dilupakan begitu saja? Kami tidak mau itu. Bukan masalah nilai, tapi tanggung jawab saya sebagai orang yang dihutangi.

"Pemerintah sering mengucapkan PON berjalan dengan sukses. Tapi kami dan vendor lainnya yang mendukung event itu berjalan dengan lancar, tidak dihargai sama sekali. Kami dianggap tidak ada. Kalau kita diam, berarti sama saja mendukung ketidakadilan ini," tutup dia. (RMA)