CARITAU JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menanggapi narasi soal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai antitesa Anies. Menurutnya narasi itu terlalu berlebihan dan kental muatan politis, dari kelompok kontra dalam rangka mencari dukungan.

"Terlalu jauh, itukan pernyataan pernyataan politis dari kelompok kelompok pendukungnya (Anies) tapi itu sengaja dikontruksi untuk seolah olah mencari dukungan," kata Trubus dalam keterangannya, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga: Pj Heru Apresiasi Disdik dalam Upaya Penataan Data dan Pengadaan Tenaga Pendidik Sesuai Ketentuan

Dirinya menuturkan, sampai saat ini Heru Budi Hartono tidak banyak melakukan perubahan pada jabatan strategis pada jajarannya. Bahkan, Heru Budi pun tidak menghilangkan kebijakan Gubernur sebelumnya, seperti soal jalur sepeda.

"Makanya kalau kebijakannya disebut antitesis ya engga karena dia (Heru) enggak mengganti itu orang orang (Anies)," tandasnya.

Trubus pun mengusulkan, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono harus melakukan reformasi birokrasi. Hal itu, kata Trubus untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Reformasi birokrasi tersebut, kata Trubus, penting dilakukan agar kebijakan Pj Gubernur DKI dapat berjalan dengan baik. Reformasi birokrasi bisa dimulai dengan mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) serta seluruh Wali Kota dan Camat.
 

"Nah jadi kalau dia mau kebijakannya jalan sebagaimana yang diharapkan, saya rasa dia harus menggeser Sekda karena Sekda ini menjadi kunci keberhasilan kinerja Pemprov," ujarnya.

Trubus menduga, saat ini masih banyak pejabat DKI Jakarta era Anies yang kinerjanya tidak optimal. Misalnya, kata Trubus, masih banyak tradisi pungli pada sektor pelayanan masyarakat.

"Sekda, Wali Kota, Camat diganti semua karena masa Pak Anies mereka ini enggak optimal kaya pungli masih jalan semua itu," usul Trubus. (DID)

Baca Juga: Pecahkan Rekor MURI, ASN DKI Terbanyak Jalan Kaki 7.500 Langkah Per Hari