CARITAU JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk klaster kesehatan tahun 2022 baru mencapai 24% atau senilai Rp28 triliun.

“Realisasi tersebut digunakan untuk klaim perawatan pasien, insentif tenaga kerja (nakes), insentif pajak kesehatan dan dana desa untuk penanganan Covid-19,” kata Menko Airlangga dalam keterangan pers pasca-rapat terbatas, Senin (4/7/2022).

Baca Juga: Sabar, Anggaran Program Kartu Pra Kerja 2023 Masih Dibahas di Kemenkeu

Pada laporan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widoo (Jokowi) saat menghadiri rapat terbatas  evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, Airlangga Hartarto menyampaikan hingga saat ini pemerintah telah merealisasikan Rp58,9 triliun untuk klaster perlindungan masyarakat dalam anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun Anggaran 2022.

"Untuk perlindungan masyarakat realisasi sebesar Rp58,9 triliun atau 38 persen dari pagunya," kata Menko Airlangga Hartarto.

Klaster perlindungan masyarakat meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, BLT Desa, bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, juga Kartu Prakerja.

Khusus untuk Kartu Prakerja, Menko Airlangga mengatakan program itu telah merealisasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun yang mencakup 1,57 juta peserta penerima manfaat. Sedangkan realisasi untuk penanganan kesehatan Rp28 triliun atau 24 persen.

Sementara untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi realisasi anggaran telah mencapai 17 persen. Klaster itu meliputi program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, kawasan industri, serta dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebagai informasi Indonesia menetapkan PC-PEN Tahun Anggaran 2022 dengan total sebesar Rp455,62 triliun.

Secara rinci alokasi PC-PEN 2022 berupa Rp178,32 triliun untuk klaster pemulihan ekonomi, Rp154,76 triliun untuk perlindungan masyarakat, dan Rp122,54 triliun untuk penanganan kesehatan.(HAP)

Baca Juga: Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri 'Garap' Pengerjaan Proyek Dana PEN Tiga Daerah di Sulsel