CARITAU JAKARTA - Komunitas Pemilu Bersih menilai safari politik yang dilakukan partai pengusung Bakal Calon Presiden (Bacapres) tidak memberikan edukasi terhadap masyarakat sebagai pemilih. Justru yang terjadi hanya sebagai ajang mobilisasi massa untuk mendukung salah satu calon.

Koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jeirry Sumampow mengatakan safari politik itu tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran Pemilu. Oleh karena itu harus dilakukan dengan tertib dan bijaksana. 

Baca Juga: Beda Rasa, Pengamat Ungkap Alasan Golkar dan PAN Lebih Pilih Dukung Prabowo Daripada Ganjar

"Enggak bisa dilarang oke aja, tapi digunakan dalam kerangka itu jadi engga baik. Sehingga yang ada di sana kan bukan pendidikan memilih. Tapi mobilisasi untuk mendukung yang bersangkutan," kata Jeirry di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (27/2/2023). 

Menurut Jeirry, safari politik itu juga dijadikan sebagai alat ukur dalam menaikkan elektabilitas calon dan elektoral partai pengusung. Sehingga tak jarang setelah kunjungan ke beberapa daerah bermunculan hasil survei politik. 

"Tiap ada safari politik mungkin mereka bikin survei untuk melihat ada enggak kenaikkan elektabilitas, positif enggak," ujarnya. 

Hal itu, lanjut dia, dimanfaatkan partai politik untuk mengeruk simpati masyarakat sebelum kampanye resmi bergulir. Tujuannya tidak lain agar memudahkan pemetaan basis suara dalam Pilpres 2024 mendatang. 

"Safari politik ini sepenuhnya digunakan untuk melakukan semacam bergaining, meningkatkan posisi mereka," tandasnya. (DID)

Baca Juga: PSI Beberkan Alasan Tak Akan Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024