CARITAU JAKARTA - Meskipun selama ini relawan cenderung tidak peduli dengan hasil survey dan publikasinya, namun Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) memberikan tanggapan terkait hasil Survey Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia)

Hasil survey Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menjadi menarik karena tidak melulu berbicara soal figur capres dan cawapres menuju kontestasi Pilpres 2024.

Baca Juga: Jaga 'Check and Balance', Ganjar Pranowo Pilih Berada di Luar Pemerintahan

Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) justru memotret sikap masyarakat Indonesia yang cenderung aneh dalam menyikapi pilpres 2024

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), sebanyak 77,1% masyarakat menyatakan puas kinerja Presiden Jokowi tetapi hanya 38,7% yang menginginkan kebijakan tersebut dilanjutkan.

Berdasarkan bacaan Muhammad Ramli Rahim (MRR) selaku Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), data ini memang sedikit mengherankan karena meskipun tingkat kepuasan terhadap pemerintah cukup tinggi tetapi mereka yang puas itu cenderung menginginkan perubahan.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Ramli Rahim atau MRR selaku ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) menyatakan bahwa sesungguhnya pilihan masyarakat terhadap Jokowi di tahun 2014 lalu juga mencirikan hal sama. 

Masyarakat luas menyatakan puas dengan kinerja Presiden SBY tetapi menginginkan sosok yang berbeda dengan SBY dan disanalah Jokowi hadir dengan jargon "Jokowi-JK adalah kita"

"Nah, di tahun 2024 nanti, jika memang masyarakat menginginkan perubahan maka hanya ada satu sosok yang mengusung perubahan, tidak lain dan tidak bukan hanya Anies Baswedan" kata Muhammad Ramli Rahim melalu keterangan yang diterima Caritau.com, Sabtu (24/6/2023).

Sebagaimana diketahui, Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei yang dilakukan pada 29 Mei – 7 Juni 2023 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan Computerized Assisted Personal Interview (CAPI). 

Dari hasil survei yang dilakukan pada periode tersebut, sebanyak 61,3% responden menginginkan perubahan dan 38,7% responden ingin melanjutkan kebijakan pemerintah Jokowi.

Persoalan ekonomi menjadi pendorong utama perlunya perubahan. Kesenjangan sosial berupa ekonomi merata dipilih oleh 40,7% responden, lapangan kerja (28,0%), harga sembako terjangkau (23.2%), bansos (7,5%) dan lainnya.

Adapun responden yang menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini dengan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat (23,3%), pembangunan infrastruktur (20,9%), lapangan kerja (15,4%) dan lainnya. 

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 77,1% dan 22.9% menyatakan tidak puas. 

"Menariknya program penanganan kemiskinan yang bersifat jangka pendek dan rawan penyalahgunaan seperti bantuan sosial justru membuat masyarakat puas," ujar Communication specialist KedaiKOPI Rosnindar Prio saat memberikan paparan Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 via daring, Jumat (23/6).

Menurutnya hal ini tercermin dari hasil survei yang menunjukan bantuan sosial (bansos) memperoleh angka kepuasan responden 30,0% serta pembangunan infrastruktur (34,0%) dan lainnya.  

Selain itu, Lembaga Survei yang didirikan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio ini menyampaikan bahwa ketidakpuasan masyarakat tercermin dari bidang ekonomi, seperti meroketnya harga kebutuhan yang tidak terkontrol (35,2%), distribusi bantuan tidak tepat sasaran (25,9%), lapangan kerja tidak merata (11,3%), kinerja tidak dirasakan (10,0%) dan lainnya.

Terkait dengan kepuasan atas capaian pemerintah, Rosnindar mengatakan, "di tengah kondisi masyarakat saat ini yang semakin berat, responden menganggap aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan tercapai (72,6% dan 70,3%).”.

Ia menambahkan, pada bidang ekonomi ketidakpuasan masyarakat semakin besar. Seperti mendapatkan upah yang layak (48,6%), mendapat harga barang pokok yang terjangkau (52,2%), harga jual yang pantas untuk hasil pertanian/peternakan (51,2%) dan mendapatkan pekerjaan yang layak (52,8%).

"Ketidakpuasan terbesar ada di bidang hukum, masyarakat menganggap penegakan hukum era pemerintah Jokowi tidak tercapai," bebernya. 

Hal yang dianggap tidak tercapai adalah penegakkan hukum yang adil (54,5%), pemberantasan korupsi (55,9%) dan bersihnya proyek pemerintah dari korupsi dan nepotisme (62,1%).

Survei yang dilaksanakan pada akhir Mei ini (29 Mei - 7 Juni 2023) ini mengambil total sampel sebanyak 1200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Adapun Margin of Error (MoE) ± 2,83% dengan interval kepercayaan 95%. (KEK)

Baca Juga: 20 Januari Prabowo Datang ke Kalsel, Relawan Tim Dozer Siapkan Agenda Bertemu Rakyat