CARITAU JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memperingatkan Ganjar Pranowo atas pernyataannya soal siap maju menjadi Capres di Pilpres 2024 mendatang.

"Sehingga pada hari ini, Pak Ganjar telah diberikan sanksi. Hal ini mengacu tentang komunikasi politik yang tertuang pada Instruksi DPP PDIP yang ditandatangani oleh Ketum Ibu Mega," kata Hasto usai jumpa pers bersama sejumlah wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat (24/10/2022).

Baca Juga: Polemik Rekap Nasional Bisa Jadi Materi Gugatan di MK

Kata dia, pernyataan siap maju Capres tersebut sangat jelas tak bisa ditafsirkan secara sepihak, sehingga Ganjar telah melanggar instruksi Nomor 4503/Internal/PDIP/10/2022. 

"Jadi saya sampaikan ini merupakan hal yang biasa dalam rangka menegakan disiplin partai. Karena keputusan mengenai capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya," tegas Hasto.

Mandat Capres Hak Prerogatif Ketum

Hasto melanjutkan, bahwa yang berhak untuk memberi mandat terkait Capres maupun Cawapres bagi kader PDIP merupakan hak prerogatif Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Mega meminta seluruh kader partai agar membangun kesabaran revolusioner atau bersabar pada waktu momentum yang tepat," paparnya.

Hasto menceritakan, hal tersebut tercermin pada Pilpres 2014, di mana Megawati baru mengumumkan Joko Widodo, yang saat itu maju sebagai capres pada Bulan Maret 2014.

"Nanti pasti akan diumumkan melalui pertimbangan yang mendalam dan itu pasti bagi kepentingan bangsa dan negara, sesuai yang dilakukan Ibu Mega saat mengumumkan bapak Jokowi pada Bulan Maret 2014 lalu," tandasnya.

Hasto menerangkan, soal pernyataan Ganjar yang siap jadi capres dapat berpotensi memunculkan gimmick-gimmick politik, serta tidak pas disampaikan pada situasi saat ini.

"Bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri menghimbau skala prioritas bagi seluruh kader partai saat ini adalah turun ke bawah mengingat persoalan yang dihadapi rakyat bangsa Indonesia ya tidak ringan. Seperti persoalan ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19," paparnya.

Untuk itu, lanjut Hasto, Ganjar sebagai kader Partai harus menerima sanksi yang diberikan kepadanya. 

"Kemudian seluruh kader partai untuk dapat menerima pelajaran ini semuanya, termasuk penegakan disiplin yang telah disampaikan. Semua harus bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat," tutup dia. (RMA)

Baca Juga: Poros Buruh Desak Audit Forensik Sirekap