CARITAU JAKARTA – Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang pada awal Oktober lalu memicu amarah publik mengeruak, seiring sikap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang dinilai lamban dan miskin tanggung jawab.

Sejumlah masyarakat, suporter klub maupun pecinta sepakbola tanah air lainnya, menilai PSSI tidak serius membereskan kejadian yang menyebabkan ratusan nyawa melayang itu. 

Baca Juga: Silahturahmi PSI dan PKB

Berbagai aspirasi pun mengemuka terhadap induk terbesar sepak bola Indonesia tersebut. Dimulai dari desakan kepada petinggi-petinggi PSSI untuk mundur, pemenuhan hak-hak korban, hingga PSSI harus menuruti usulan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) bentukan pemerintah.

Teranyar, sejumlah klub papan atas Liga 1 memberi tanggapannya. Adalah Persis Solo menjadi tim pertama yang lantang menyuarakan Kongres Luar Biasa (KLB) kepada PSSI.

Sebagai informasi, KLB berbeda dengan Kongres Biasa, khususnya pada jadwal agenda. Dalam sejarahnya, PSSI sudah pernah melakikan KLB sebanyak empat kali sejak era eks Ketum PSSI Nurdin Halid. Dalam agenda KLB, yang kerap dilakukan adalah pemilihan Ketum PSSI baru.

Adapun Persis Solo, lewat keterangan resminya meminta KLB dalam kurun 30 hari mendatang. Tidak hanya itu saja, Laskar Sambernyawa, julukan Persis Solo melayangkan enam tuntutan.

Tuntutan pertama, yaitu pengusutan tuntas Insiden Kanjuruhan, termasuk pelaksanaan proses hukum dan pertanggungjawaban moral sesuai dengan rekomendasi TGIPF. Kedua, memberikan hak ganti kerugian kepada seluruh korban insiden Kanjuruhan. Ketiga, mereformasi jajaran Komite Eksekutif dengan sosok yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab dan bebas dari konflik kepentingan.

Selanjutnya, Persis Solo meminta mengganti direktur operator liga yang kini berstatus sebagai tersangka. Kelima, amandemen statuta yang isinya bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Terakhir menuntut Asprov untuk tidak sekadar menginduk pada keputusan pusat.

“Kita sebenernya gak ada masalah sama pak Ketum, yang kita masalahkan adalah di tubuh PSSI ada pemilik klub, itu kan ada conflict of interest kan, itu aja,” kata Kaesang Pangarep, selaku Direktur Utama Persis Solo Senin (24/10/2022).

Persis Solo Tidak Sendirian

Persis Solo yang sejak beberapa hari silam menyuarakan KLB, mendapatkan dukungan penuh dari pemilik hak suara lainnya, yaitu manajemen Persebaya. Kedua belah pihak tersebut bahkan telah melakukan pertemuan.

Presiden Persebaya, Azrul Ananda menjelaskan alasan mereka sepakat dengan langkah Persis Solo. Kata dia, KLB dihelat untuk kebaikan sepak bola nasional secara menyeluruh.

Manuver Persis Solo dan Persebaya bukan menyoal KLB saja. Azrul menjelaskan bahwa ada kemungkinan timnya mengajak berbagai pihak untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Liga Indonesia Baru (LIB).

"Kami merasa diselenggarakannya RUPSLB PT LIB adalah justru yang paling penting saat ini. Sebab, klub-klub semua harus mau duduk bersama membahas kepastian kompetisi. Semoga klub-klub lain bisa melakukan hal yang sama supaya RUPSLB PT LIB bisa segera digelar," jelasnya di laman resmi klub.

Setali tiga uang, PSM Makasar dan Madura United juga memberi tanggapan yang mengindikasikan terselenggaranya KLB. Lewat pernyataan resmi kedua klub, terselip desakan mereka untuk adanya transformasi sepakbola di Indonesia.

"PSM Makassar mendukung penuh segala bentuk perbaikan dan transformasi sepak bola nasional (termasuk pelaksanaan Kongres Luar Biasa) dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tidak menjadi masalah baru di kemudian hari," ucap PSM di website nya.

"Namun, Jika PSSI tidak ada keinginan melaksanakan rekomendasi TGIPF, maka kami akan segera mengirim surat resmi untuk melaksanakan KLB," tulis Madura United.

Selain desakan KLB, terdapat juga rekomendasi dari kontestan Liga 1 lainnya. Seperti halnya Persib Bandung yang meminta kejelasan PSSI untuk meneruskan kompetisi Liga 1.

"Harus bisa memisahkan dan memilah, bahwa proses hukum yang sedang berjalan tetap harus kita hormati, tapi juga kita berharap segera ada kepastian terkait kompetisi Liga 1. Bagi Persib jadwal ulang dan kepastian kompetisi menjadi sangat penting,” ucap Teddy Thahjono, selaku Direktur PT Persib Bandung Bermartabat.

Tanggapan PSSI

Menanggapi sejumlah tim yang mendesak adanya KLB, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh tetap bersikeras bahwa pihaknya tak punya rencana menggelar KLB dalam waktu dekat.

Riyadh mengingatkan, bahwa KLB tidak melahirkan sebuah solusi sehingga mereka menolak usulan TGIPF Tragedi Kanjuruhan, yang mendesak Ketum PSSI Iwan Bule dan jajaran Exco untuk mundur.

"Desakan mundur kan itu hanya rekomendasi. Itu usulan. Keputusan ya ada di aturan," kata Riyadh beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, KLB merupakan hak anggota PSSI. Jika anggota meminta dilaksanakan, maka PSSI baru akan menggelarnya. 

Patut diketahui, untuk menggelar KLB bisa dilakukan beberapa tahapan. Komite Pemilihan harus dibentuk, penyaringan kandidat, lalu mengirim undangan ke para voters. KLB juga harus diusulkan oleh 2/3 pemilik suara PSSI.

Lagi pula, kata Riyadh, KLB PSSI tak akan menyelesaikan masalah. Ia menyinggung sudah empat kali PSSI menggelar KLB sejak 2012 tapi menurutnya hal itu tak membuahkan hasil.

"Perlu diingat Indonesia [PSSI] sudah berapa kali KLB. Sudah empat kali di era Nurdin Halid sampai hari ini, dari 2012 sudah empat kali, menghasilkan apa? Menghasilkan terus seperti ini. Kita harusnya konsentrasi PSSI jadi lebih baik," ujarnya.

Senada dengan Riyadh, Yoyok Sukawi mengatakan ada beberapa hal yang mesti ditempuh sejumlah tim, jika ingin menyelenggarakan KLB. Yoyok yang juga menjadi CEO di salah satu kontestan liga 1 berujar pihaknya menghormati desakan-desakan yang muncul.

“PSIS menghormati sikap kawan-kawan klub lain karena itu hak sebagai anggota PSSI, namun harus dilaksanakan sesuai statuta yakni jika ada usulan dari 50 persen anggota PSSI atau 2/3 dari Delegasi yang mewakili Anggota PSSI, mengajukan permintaan secara tertulis." terang dia.

Adapun, Ketum PSSI, Mochamad Iriawan telah jauh-jauh hari mengatakan bahwa dirinya tidak bakal mundur dari jabatannya. Kendati telah mengucapkan minta maaf dan siap bertanggung jawab, akan tetapi tidak ada sepatah katapun ucapannya yang mengindikasikan siap mundur.

PSSI Bisa Apa?

Pengamat Sepakbola, Mohamad Kusnaeni menjelaskan dorongan publik soal KLB menunjukan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada PSSI.

Ia menjelaskan, banyak pihak yang menuntut pengurus PSSI dan 15 Exco untuk mundur sebab publik telah jengah.

"Yang jelas kita sebagai orang luar melihatnya saat ini kan trust (kepercayaan) publik rendah. Kalau rendah kan apapun yang dibikin federasi tidak dipercaya publik," kata Kusneani, dikutip CNN Indonesia Kamis (27/10).

Kusnaeni menilai suka tidak suka PSSI harus melihat suara publik. Pasalnya PSSI, Liga 1, Liga 2, termasuk klub mempunyai nilai tinggi karena publik, dalam hal ini suporter sepak bola Indonesia.

Lanjut dia, saat suporter tak percaya kepada PSSI, maka nilai federasi otomatis bakal menurun. Ini bisa berdampak pada kesuksesan PSSI menjalin hubungan dengan pemerintah, sponsor, dan pihak internasional yang memantau dari media sosial.

"Sebetulnya penting sekali kepengurusan itu memiliki kepercayaan dari publik, pemerintah, stakeholder, rekan bisnis, dan dunia internasional. Itu penting sekali karena publik yang membuat sepak bola kita sangat dihormati dunia," katanya.

Kendati demikian, tidak semua pihak yang sepakat bahwa KLB adalah jalan satu-satunya membenahi sepakbola nasional. Ario Yosia, Pengamat Sepak Bola menilai, Indonesia perlu segera menciptakan suatu sistem sepak bola Indonesia yang bisa mengintegrasikan stakeholder sepak bola.

"Sistem sepak bola Indonesia yang bisa mengintegrasikan stakeholder sepak bola. Sistem tersebut nantinya menjadi standar untuk mengatur pelaksanaan sepak bola mulai dari pertandingan, infrastruktur hingga pengamanan pertandingan sepak bola. selama ini di Indonesia hanya sibuk mengurusi federasi sepakbolanya saja, bukan sistemnya," ujar Ario dalam keterangannya.

Oleh sebab itu, dia tidak sepakat dengan mengganti Ketua PSSI dan jajarannya, tak serta merta menyelesaikan masalah.

"Karena saya perhatiin dari tahun 2010 larinya begini-gini terus. Yang ada kita enggak pernah memperbaiki sistem. Akan tetapi cuma sibuk mengurusi federasinya doang. Sedangkan sepak bola bukan tentang federasi doang. Ada pembinaan, ada infrastruktur," tandas Ario. (RMA)

Baca Juga: PAN Persilahkan PSI Usung Kaesang di Pilgub Jakarta