CARITAU JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia angkat bicara perihal isu masif nya pemasangan baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di sejumlah daerah yang diduga dibekingi oleh oknum kepolisan.

Adapun dugaaan isu adanya beking dari kepolisian itu pertama kali muncul berdasarkan pernyataan Anggota DPR Fraksi PDIP Safaruddin yang menyebut bahwa ada dugaan oknum polisi memasangkan baliho PSI di Jawa Barat.

Baca Juga: Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Dalam pernyataanya, Safarudin meminta klarifikasi kepada Polri soal isu adanya dugaan pemasangan Baliho PSI yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian di daerah Jawa Barat.

Menyikapi hal itu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja meminta bukti fakta dari kabar isu yang berkembang tersebut. Menurut Bagja hal itu harus dilakukan sebagai alat bantu untuk Bawaslu melakukan penyelidikan soal isu tersebut.

Bagja mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi soal dugaan pemasangan baliho oleh oknum polisi itu apabila terdapat fakta awal yang nantinya dapat dijadikan bukti untuk memulai proses penyelidikan terkait dugaan tersebut.

Kendati demikian, dia menegaskan apabila isu itu benar adanya, maka pihaknya akan segera menindaklanjuti kabar isu dugaan pelanggaran pemilu tersebut dengan melakukan koordinasi bersama pihak kepolisian.

"Diduga? siapa yang menduga? siapa yang masang? kalau masangnya pakai baju polisi, kalau polisi masang, bermasalah itu," ungkap Bagja dikutip, Sabtu (18/11/2023).

Saat hendak dikonfirmasi perihal adanya Baliho PSI yang berdekatan langsung dengan markas keposian di bilangan Jakarta, Bagja menilai, sepanjang baliho itu tidak ditempatkan pada markas Polisi dan tidak sengaja dipasang oleh oknum kepolisian maka pihaknya tidak dapat menindak hal tersebut.

Kecuali, lanjut Bagja, dalam baliho tersebut telah tertulis dengan jelas mengenai ajakan memilih dari salah satu kandidat calon. Apabila baliho itu ada ajakan memilih dari kandidat calon, maka pihaknya tidak segan-segan melakukan bentuk penindakan terhadap baliho tersebut.

Meski begitu Bagja menambahkan, bahwa pihak nya akan memerintahkan jajarannya melakukan pengecekan terkait dugaan pemasangan baliho yang lokasinya berdekatan dengan markas polisi apakah sengaja dipasang oleh oknum kepolisian atau tidak.

 "Punya polsek ngga itu? kalau punya polsek bermasalah," tandas Bagja.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran mengenai isu dugaan baliho PSI yang diduga dibekingi oleh oknum polisi. Ia mengaskan, setelah dilakukan pengecekan dan pengintaian informasi, pihaknya tak menemukan indikasi perihal anggota yang memasang baliho.

Pernyataan itu pun, sekaligus menepis soal isu terkait adanya baliho PSI yang sengaja dipasang oleh salah satu oknum kepolisian di daerah Jawa Barat.

"Sudah kita lakukan penelusuran terhadap anggota, baik dilakukan oleh propam maupun oleh intel maupun terhadap polres, tidak ada anggota satupun yang memasang baliho," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo, di Mako Brimob, Jatinangor, Sumedang, Kamis (16/11).

Kendati demikian, Ibrahim menegaskan, pihak nya memastikan bakal menindak tegas apabila terdapat anggota kepolisian di wilayah hukum Jawa Barat yang terindikasi tidak netral dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Kalaupun memang ada indikasi ketidaknetralan, aturan kan sudah jelas. Anggota polisi harus netral, apabila memang ada hal-hal yang terkait ketidaknetralan, sanksi bagi anggota yang tidak netral tersebut pasti akan diberlakukan," katanya.

Pihaknya sudah melakukan pengecekan mulai dari jajaran di polsek hingga polres dan hasil nya tidak ditemukan indikasi bahwa ada anggota yang diduga membantu pemasangan baliho di daerah tersebut.

"Hasil penyelidikan, pendalaman, pengecekan sampai ke tingkat polsek kita belum menemukan adanya informasi terkait adanya anggota yang memasang baliho tersebut," tandas Ibrahim. (GIB)

Baca Juga: Nyoblos di Lempongsari, Ganjar Coblos Capres yang Beruban