CARITAU JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'aruf Amin. Menurut dia, pada era kepemimpinan Jokowi, sistem demokrasi di Indonesia mengalami stagnan dan mengalami kemunduran drastis kembali seperti era orde baru. 

Hal itu disampaikan Ahmad Syaikhu dalam pidatonya pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diselenggarakan di hotel Grand Sahid Jakarta Selatan, Senin (20/6/2022). 

Baca Juga: Mahfud Sebut Food Estate Proyek Gagal, Gibran: Pemimpin Itu Harus Optimis

Syaikhu mengungkapkan, saat ini nilai-nilai harmoni dalam kehidupan sosial bermasyarakat telah terpecah belah akibat dari perilaku tatanan sistem pemerintahan yang telah berputar haluan. 

"Selama hampir satu dekade ini demokrasi kita mengalami kemunduran, mundur ke belakang bahkan yang terjadi saat ini sistem negara kita mengalami perubahan haluan, dari era demokrasi menjadi era otoritarianisme," kata Syaikhu. 

Syaikhu menuturkan, tahun 2024 bukan hanya sekadar momentum penggantian kepemimpinan nasional, melainkan juga menjadi sebuah momentum perubahan arah pembangunan bangsa pada masa yang akan datang. 

Menurut dia, partainya bersama seluruh kader-kader hingga pelosok daerah mengutamakan kolaborasi untuk melayani bangsa agar tidak tercerai berai dan tetap solid dalam sebuah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

"Pemilu 2024 tentu menjadi momentum yang sangat berharga untuk menentukan arah bangsa ke depan menatap masa depan Indonesia yang lebih cerah harmonis dan solid," imbuh Syaikhu. 

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa fokus utama partainya yakni membangun semangat yang kuat dan melekat bagi setiap struktur ataupun kader dalam memenangkan kontestasi politik 2024. 

Syaikhu menegaskan, dalam menyongsong pemilu 2024, partai yang dinahkodainya kini memiliki strategi baru dan berbeda dengan partai lain, yakni tidak membentuk tim pemenangan. 

"Saya tegaskan dalam pemilu 2024 ini saya tidak akan membuat tim pemenenangan baik di daerah maupun tingkat nasional. Nantinya kerja itu akan dilakukan oleh kader-kader militan kami mulai dari DPP, DPW atau DPD dan seterusnya sampai ke titik bawah. Itulah tim pemenangan Partai Keadilan Sejahtera," pungkasnya. (GIBS)

Baca Juga: Putusan Mengikat, MK Tolak Gugatan Ulang Syarat Usia Capres-cawapres